Jurnalindo.com – Jakarta, 01/11 – PSSI menginformasikan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk pemilihan Presiden Umum, Wakil ketua dan anggota Komite Eksekutif (Exco) akan berlangsung pada 18 Maret 2023.
Laporan tersebut diunggah ke situs PSSI, Senin (31/10), laporan tersebut dipublikasikan PSSI dalam surat No. 4452/ULN/537/X-2022 yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi. Surat itu ditujukan kepada Sekjen FIFA Fatma Samoura.
Sebelum KLB, PSSI juga menginformasikan kepada FIFA bahwa akan ada konferensi pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KP) dan Komisi Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.
PSSI juga menunggu persetujuan dan rekomendasi FIFA untuk laporan tersebut hingga 7 November 2022 untuk segera menginformasikan kepada semua anggotanya soal KLB dan tahapan-tahapannya.
Baca Juga: Arema FC mendukung penuh rencana PSSI terkait percepatan KLB
Hal itu sesuai Pasal 32 Ayat 2 Statuta PSSI yang menyatakan bahwa para anggota akan diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan kongres.
PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum serta anggota Exco baru, yang normalnya akan digelar pada November 2023, setelah menggelar rapat darurat pada Jumat (28/10) malam di Kantor PSSI, Jakarta.
Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.
Baca Juga: Ketum PSSI belum mundur 6 Tersangkah Tragedi Kanjuruhan resmi Ditahan
TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan supaya jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.
Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Exco baru, yang di dalamnya termasuk ketua umum dan wakil ketua umum.
(ara/rido)
