Jurnalindo.com – Jakarta, 19/10 – Anggota komite exekutive (Exco) PSSI Ahmad Riyadh mengatakan gugus tugas Restrukturisasi Sepak Bola Indonesia yang dibentuk pascatragedi di Stadion Kanjuruhan Malang akan menyusun regulasi khusus untuk kompetisi sepak bola nasional.
Baca Juga: Sembilan perwakilan indonesia akan ramaikan Denmark Open 2022 di babak pertama hari kedua
“Keputusan gugus tugas akan langsung menjadi aturan khusus, seperti tentang keamanan, stadion dan lain-lain,” ujar Ahmad di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (18/7) malam.
Pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu melanjutkan, regulasi hasil kerja gugus tugas tersebut nantinya disahkan pada Kongres PSSI 2023.
Akan tetapi, sampai kongres itu digelar, aturan sudah digunakan dengan dasar keputusan Exco PSSI.
“Akan ada pembaruan dari regulasi yang sudah ada supaya jadi satu. Artinya, disinkronkan semuanya,” tutur Ahmad Riyadh.
Agar regulasi dari gugus tugas dapat diterapkan maksimal, laki-laki yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Baca Juga: Pasangan ganda putra The Daddies sukses lalui babak pertama di Denmark Open 2022
Hal tersebut lantaran nyaris semua stadion di Indonesia dimiliki oleh pemerintah daerah, sementara sisanya ada yang di bawah kendali pemerintah pusat.
“PSSI tidak mempunyai stadion. Jadi tetap peran pemerintah itu nomor satu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional,” kata Ahmad Riyadh.
gugus tugas tranformasi Sepak Bola Indonesia dibentuk setelah pertemuan antara FIFA, AFC, PSSI dan pemerintah Indonesia pada 13 Oktober 2022.
Gugus tugas tersebut juga mencakup perwakilan dari FIFA, AFC, PSSI, beberapa kementerian dan Polri. Mereka diharapkan beroperasi hingga akhir November 2022 atau sebelum liga-liga Indonesia dilanjutkan.
“Targetnya, akhir November harus selesai. Satu minggu sebelum kompetisi berjalan sudah tuntas semua,” kata Ahmad.
PSSI belum mengumumkan secara rinci keanggotaan gugus tugas tersebut. Namun, Ahmad Riyadh memastikan bahwa kelompok itu beranggotakan sekitar 20-an orang.
(Ara/Ari)
