JurnalIndo.com – Kontroversi melanda Kalteng Putra setelah terkuak bahwa klub tersebut menunggak gaji 29 pemainnya selama beberapa bulan. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) telah merespons situasi ini dengan meminta PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk menahan subsidi yang biasanya diberikan kepada klub.
Arya Sinulingga, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani masalah ini. “Langkah pertama yang paling dekat adalah kami minta PT LIB untuk menahan subsidi yang diberikan kepada klub. LIB kan punya subsidi kepada klub, jadi itu yang pertama. LIB menahan dulu dana subsidinya,” ujar Arya dalam pesan suara kepada pewarta pada Jumat (2/2/2024).dilansir dari detik.com
Selain menahan subsidi, PSSI juga berencana untuk melakukan mediasi antara Kalteng Putra dan para pemain yang terdampak penunggakan gaji. “Kedua, kami akan mediasi dengan Kalteng Putra dan pemain sehingga masalahnya selesai,” tambah Arya.
Sementara itu, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sedang menangani kasus penunggakan gaji pemain Kalteng Putra. Selain masalah gaji yang belum dibayar, para pemain juga dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.
APPI telah melaporkan kasus ini kepada FIFPro, organisasi pesepakbola profesional dunia, dan juga mengirim surat kepada PSSI dan FIFA pada 20 Januari 2024. Dalam surat tersebut, FIFPro meminta intervensi dari PSSI dan penyelidikan dari FIFA untuk memastikan situasi ini dapat segera diatasi. Ancaman sanksi juga disebutkan jika situasi ini tidak diperbaiki.
Riza Hufaida, Legal Office APPI, menekankan bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan di lingkup sepakbola. “Kami berharap kasus seperti ini oleh klub jangan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena ini jelas kasus football family, yang diselesaikan di sepakbola aturannya sudah jelas ada di statuta PSSI, NDRC, dan aturan dikontrak soal sepakbola,” ujar Riza.
Pemain Kalteng Putra sendiri tidak hanya dihadapkan pada masalah tidak dibayar gaji, tetapi juga berpotensi mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin PSSI setelah melakukan mogok main. Ancaman sanksi tersebut mencakup larangan beraktivitas selama dua tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, yang dapat menjadi pukulan berat bagi mata pencaharian mereka. APPI berharap Komdis PSSI dapat mencari solusi yang adil dan kemanusiaan sebelum mengambil keputusan terhadap para pemain yang terlibat.
Jurnal/Mas
