JurnalIndo.com – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Indonesia, Edward Omar Sharief Hiariej, atau yang akrab disapa Eddy Hiariej, mendapati dirinya menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar ini menjadi sorotan publik, dengan Indonesia Police Watch (IPW) menekankan urgensi pengunduran diri Eddy Hiariej untuk memastikan integritas dan fokus hukum.
Pada jumpa pers yang diadakan di Jakarta Selatan pada Senin (13/11/2023), kuasa hukum Sugeng Teguh Santoso, Deolipa Yumara, mengungkapkan bahwa harapan utama adalah agar Eddy Hiariej secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wamenkumham. Menurutnya, langkah ini akan memungkinkan Eddy Hiariej untuk lebih fokus menghadapi persoalannya sendiri. dilansir dari detiknews
“Langkah pertama adalah harapannya Pak Wamenkumham mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wamenkumham supaya lebih fokus mengikuti persoalannya sendiri,” ungkap Deolipa Yumara.
Deolipa menegaskan bahwa dari segi etika dan moral, Eddy Hiariej seharusnya melangkah mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham. Meskipun demikian, jika Eddy tidak mengambil langkah tersebut, pihaknya berencana untuk meminta Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM Indonesia, untuk memberhentikan Eddy Hiariej dari jabatannya.
Keputusan IPW untuk menekankan pengunduran diri Eddy Hiariej didasarkan pada prinsip integritas dan kewajaran di dalam penanganan kasus korupsi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan pesan kuat bahwa pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tidak akan terhindar dari pertanggungjawaban hukum.
Kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai lapisan pemerintahan, bahkan hingga ke tingkat wakil menteri. Publik menanti perkembangan lebih lanjut dalam penanganan kasus ini dan apakah Eddy Hiariej akan merespons desakan untuk mengundurkan diri guna menjaga integritas dan martabat institusi yang diwakilinya.
Jurnal/Mas
