Jurnalindo.com – Labuan Bajo – Agas Andreas selaku Bupati Manggarai Timur menyebut Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai 92,05 persen dan diharapkan dapat teraliri listrik sepenuhnya pada tahun 2023.
Agas dalam keterangan yang diterima ANTARA dari Labuan Bajo, Senin.mengatakan “Dari data yang disampaikan PLN, RDB di Manggarai Timur sudah 92,05 persen atau ada 162 desa dialiri listrik hingga akhir 2021 kemarin. Masih ada 14 desa yang belum berlistrik sama sekali, dan akan selesai dikerjakan hingga tahun 2023 mendatang,”.
Atas pencapaian RDB tersebut, Agas memberikan apresiasi kepada PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT-Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan Flores atas kerja sama dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai Timur.
Dia sendiri berharap bukan hanya desa/kelurahan saya yang dialiri listrik, melainkan hingga ke dusun-dusun. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan PLN pun akan terus berkolaborasi sehingga target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen di Kabupaten Manggarai Timur dapat tercapai.
Berdasarkan surat dari PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT-Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan Flores tentang Laporan Progres Listrik Pedesaan di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2021, tercatat sebanyak 118 desa/kelurahan di Manggarai Timur telah berlistrik PLN dan non PLN sebanyak 44 desa.
Selanjutnya, RDB sebesar 92,05 persen atau 162 desa berlistrik dan rasio elektrifikasi (RE) sebesar 73,03 persen atau 66.617 Kepala Keluarga (KK) sudah berlistrik dari jumlah total sebanyak 91.217 KK.
Selain kelurahan dan desa, listrik juga akan dialiri hingga ke dusun-dusun dengan rencana pembangunan listrik pedesaan pada tahun 2022 sebanyak 24 lokasi/desa. Saat ini, pengerjaan jaringan listrik sedang dikerjakan pada 15 lokasi desa, dan sisa 9 lokasi/desa dalam proses lelang.
Manajer PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Flores Simi Lapebesi dalam keterangannya menyampaikan tantangan yang dihadapi petugas dalam mengaliri listrik ke Kabupaten Manggarai Timur, di antaranya akses transportasi yang sulit. Selain itu, ada beberapa lokasi yang melewati kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan waktu untuk proses perizinan.(Ara/Aniq)
