Jurnalindo.com, – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mempermasalahkan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dalam kabinet presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa penentuan susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Kalau dihitung dari awal bergabungnya PKB dan PKS baik untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, efektivitas pemerintahan, koordinasi dukungan politik, ya tentu monggo [silakan]. Sekali lagi itu hak presiden untuk menentukan, kami ikut saja,” kata Raja Juli di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
Ajakan Gerindra untuk PKB dan PKS
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka mengundang PKB untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ajakan ini disampaikan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di JCC Senayan pada Selasa (23/7/2024).
“Karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintah bersama-sama dengan kami,” ujar Dasco. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan kesiapan partainya untuk bergabung, mengucapkan terima kasih atas ajakan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan harapannya agar Partai Gerindra juga mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Syaikhu menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk membangun bangsa yang maju, mengingatkan bahwa pemerintahan yang efektif memerlukan dukungan luas dari berbagai partai politik.
“Saya kira untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma ngajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian,” ujar Syaikhu.
Kesatuan dan Kolaborasi
Pernyataan dari PSI, Gerindra, PKB, dan PKS menunjukkan dinamika politik yang berkembang menjelang pembentukan kabinet baru. PSI menegaskan bahwa mereka akan mendukung keputusan presiden, sementara Gerindra dan PKB menunjukkan kesiapan untuk bekerja sama. PKS berharap dapat turut serta dalam pemerintahan mendatang, menekankan nilai kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.
Keputusan akhir tentang komposisi kabinet akan mencerminkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berfungsi dengan baik, mengingat latar belakang beragam dari partai-partai yang mungkin terlibat. (Bisnis.com)
