jurnalindo.com – Sambirang Ahmadi selaku Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, menilai kehadiran Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) yang akan dilaksanakan di Samota pada 24 hingga 26 Juni 2022 bakal memberikan dampak yang besar kepada masyarakat khususnya yang bermukim di Pulau Sumbawa. “Kehadiran event dunia itu menjadi momen kebangkitan baik itu dari sisi pergerakan sektor pariwisata, perekonomian, jasa transportasi, perhotelan/penginapan, kuliner atau UMKM dan lainnya akan ikut bergerak semua sehingga pasti berdampak,” ujarnya di Mataram, Kamis. Ia menyatakan, ajang MXGP ini akan mendorong sektor-sektor lain juga ikut terdorong dan beradaptasi dengan momentum tersebut. “Jadi kalau ada salah satu momentum ekonomi yang berkelas dunia otomatis akan diikuti oleh pergerakan sektor-sektor yang lain,” ucap Sambirang Ahmadi. Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut mengumpamakan, di mana ada kumpulan manusia, maka tentu pasti membutuhkan hal lainnya. Contoh seperti makan dan minuman pada saat event berlangsung. Kemudian soal penginapan dan lain sebagainya. “Otomatis bergerak dengan sendirinya,” ujarnya. Ketua Komisi III DPRD NTB itu mengaku bahwa saat ini di Sumbawa sedang dalam proses pemantapan terkait kesiapan menjelang MXGP di Samota. Tak hanya itu, berdasarkan pengamatannya sejauh ini, Pemda Sumbawa juga terus melakukan berbagai ikhtiar demi terlaksana dan mensukseskan MXGP ini. “Pemda saya amati sudah terus melakukan konsolidasi internal. Kemudian membangun komunikasi intens dengan pemilih lahan yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan event MXGP,” terangnya. Informasi diperolehnya berkaitan dengan lahan di kawasan Samota yang disiapkan itu mencapai 40 hektare. Bahkan, sejauh ini relatif tidak ada masalah persoalan lahan. “Karena pemilik lahan pun senang kalau lahannya digunakan untuk event MXGP,” kata Sambirang. Berbagai harapan sempat mencuat. Dimana ke depan lahan ini diharapkan bisa menjadi lahan pemerintah. Oleh karenanya, Pemda dirasakan perlu melakukan konsolidasi anggaran sehingga bisa mengakuisisi lahan milik masyarakat sebagai lahan pemerintah. “Apabila ke depan lahan itu telah jadi milik pemerintah, akan banyak hal positif nantinya yang akan dirasakan. Terutama support langsung dari pihak pusat,” ujarnya. Meski demikian, Sambirang mengaku belum mengetahui secara pasti berapa nilai perhektarenya lahan di kawasan tersebut kalaupun nantinya akan dibayar oleh pemerintah. “Kita belum tahu nilai apraisalnya di sekitar itu. Tapi, kalau misalnya satu hektare asumsinya Rp1 miliar berarti kurang lebih Pemda harus menyiapkan anggaran Rp40 miliar,” terangnya. Namun demikian, jauh dari itu kata Sambirang, MXGP harus terus berlanjut layaknya event MotoGP di Lombok. Bila perlu MXGP dapat masuk dan ditetapkan dalam kalender tahunan. Dengan masuknya MXGP dalam kalender tahunan, diyakini akan memberikan dampak besar secara berkelanjutan ke depannya. “Kita berharap tidak berlangsung satu kali saja. Harus terus berlanjut, apalagi MXGP bisa masuk menjadi kalender tahunan. Karena kalau sudah ditetapkan menjadi kalender tahunan, maka tentu akan ada multiplier effect. Akan ada bangunan, properti, pusat pedagang dan lainnya di sekitar itu,” katanya.