Jurnalindo.com, – Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengalami masalah. Namun, Megawati mengaku tersinggung dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang pernah dibahas oleh Jokowi.
“Hanya karena saya tidak setuju dengan usulan tiga periode, itu dianggap sebagai masalah? Saya tahu hukum, dan saya tahu aturan,” ujar Megawati dalam keterangan resmi pada Senin (5/8/2024).
Kritik Tajam Megawati
Hubungan antara Megawati dan Jokowi memang tidak seakrab dulu. Megawati sering melontarkan kritik tajam dan pernyataan keras terhadap mantan kadernya tersebut. Dalam kesempatan ini, Megawati menjelaskan sejarah aturan masa jabatan presiden yang telah diubah melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
“Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah TAP-nya masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Silakan,” tambah Megawati.
Megawati: Bicara Tentang Kebenaran
Megawati menekankan bahwa ia hanya berbicara tentang kebenaran dan tidak ingin Republik Indonesia rusak oleh upaya segelintir orang.
“Republik ini bisa rusak kalau kita tidak lagi bergotong royong, tidak ada kekeluargaan, dan tidak lagi menghargai Bhinneka Tunggal Ika,” tandas Megawati.
Sentilan Ali Mochtar Ngabalin
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pernyataan Megawati soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap telah diobrak-abrik pada era Jokowi. Ngabalin menyayangkan pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah yang tidak berdasar.
“[Pernyataan Bu Mega] bukan saja tidak benar, tetapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Ibu Mega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragu kapasitasnya,” kata Ngabalin kepada wartawan pada Sabtu (3/8/2024).
KPK Tidak Bisa Diintervensi
Ngabalin menegaskan bahwa KPK adalah institusi penegakan hukum di Indonesia yang tidak bisa diintervensi kekuasaan. Menurutnya, Jokowi selalu mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius dan masif.
“Mari kita harus legawa dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK terhadap proses ini. Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK,” tegas Ngabalin.
Dengan adanya klarifikasi ini, Megawati berharap agar tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hubungan dirinya dengan Jokowi dan mengajak semua pihak untuk menjaga integritas dan hukum di Indonesia. Sementara itu, Ngabalin mengimbau agar publik tetap memberikan kepercayaan penuh kepada KPK dalam menjalankan tugasnya. (Bisnis.com/Nada)
