Jurnalindo.com, – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan akan segera menarik mundur tujuh menteri asal partainya yang saat ini menjabat dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua di antaranya adalah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.
Prediksi ini muncul sebagai bentuk hukuman politik yang diarahkan Megawati kepada Presiden Jokowi, terutama setelah diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hubungan antara Jokowi dan Megawati semakin memanas, terutama setelah Jokowi mengajak Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintah.
Diperkirakan, penarikan menteri dari PDIP akan dilakukan dalam waktu dekat, meski belum ada jadwal pasti. Pengamat politik Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memprediksi bahwa Megawati akan menarik menteri-menterinya sebelum berakhirnya masa jabatan Jokowi, mungkin pada awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Alasan di balik penarikan menteri ini adalah sikap Jokowi yang semakin menjauh dari PDIP, terutama setelah mengundang Partai Demokrat bergabung dalam koalisi. Megawati, sebagai politisi senior, diyakini telah mempertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan ini.
Diketahui, ada tujuh menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP. Selain Pramono Anung dan Yasonna Laoly, mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa meskipun hubungannya dengan Jokowi semakin memanas, dia tidak berniat menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet. Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara di Kompas TV, di mana dia menekankan pentingnya kelangsungan kerja kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugasnya.
Megawati mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi jika banyak menteri mundur, terutama terkait kesulitan dalam mencari pengganti yang memiliki kemampuan dan keahlian yang setara. Baginya, yang terpenting adalah kepentingan bangsa dan negara Indonesia serta kelangsungan kerja kabinet.
Prediksi penarikan menteri ini menjadi perhatian banyak pihak, karena akan berdampak pada dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang akhir masa jabatan Jokowi dan proses pemilihan umum yang akan datang. (Tribuntrends/Nada)
