Jurnalindo.com, – Ketidaktegasan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Selasa (5/3/2024), dinilai sebagai sinyal antiklimaks dari upaya menggulirkan hak angket guna membongkar dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan bahwa ketidaktegasan PDIP terlihat dari sejumlah hal yang terjadi dalam rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024.
Salah satu hal yang mencolok adalah ketidakhadiran Ketua DPR Puan Maharani dan perwakilan Fraksi PDIP di parlemen. Kemudian, dari perwakilan yang hadir, seperti Arya Bima, tidak terdengar aspirasi yang kuat dan spesifik terkait penggunaan hak angket.
“Arya Bima malah tidak langsung menyerang. Dia lebih halus dari PKB dan PKS. Padahal, inisiator angket ini dari capres PDIP,” jelas Lucius kepada Bisnis, Selasa (5/3/2024).
Lucius juga menyoroti bahwa selama wacana hak angket dibahas, politisi dari parpol pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selalu menyoroti pentingnya peran PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Namun, dengan sikap PDIP yang tidak tegas, upaya tersebut tampaknya mengalami kemunduran.
“Kalau PDIP tidak tegas dan tidak bersemangat dalam mendorong penggunaan hak angket, rasanya kita harus merelakan mimpi membongkar kecurangan pemilu dengan hak angket,” tambahnya.
Pernyataan Arya Bima dalam rapat paripurna dinilai Lucius sebagai indikasi terbaru bahwa PDIP tidak lagi memprioritaskan penggunaan hak angket sebagai langkah politik untuk membongkar kecurangan Pemilu. Ini menjadi kekecewaan tersendiri mengingat semangat yang ditunjukkan oleh sejumlah politisi PDIP dalam mendorong penggunaan hak angket di media.
“Suara datar dari PDIP ini di luar dugaan. Sebagai partai utama yang mendukung Ganjar Pranowo, sikap PDIP yang tidak tegas dalam mendorong hak angket menjadi antiklimaks,” ungkapnya.
Dengan demikian, wacana penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 tampaknya mengalami kemunduran. Ketidakpastian akan kelanjutan penggunaan hak angket semakin menguat dengan sikap yang kurang tegas dari PDIP, yang sebelumnya diharapkan menjadi penggerak utama dalam upaya tersebut. (Setia/Bisnis.com)
