Jurnalindo.com, – Politisi senior Akbar Faizal baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai sejumlah calon menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, pada 14 hingga 15 Oktober 2024. Para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diduga kuat akan mengisi posisi menteri, wakil menteri, hingga kepala badan di kabinet mendatang.
Salah satu isu yang menarik perhatian Akbar Faizal adalah syarat calon Menteri Pendidikan Tinggi. Ia menekankan pentingnya calon menteri dapat membenahi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pemberian gelar akademik. Menurutnya, universitas harus melarang pemberian gelar profesor dan doktor tanpa proses yang layak dan transparan.
Akbar Faizal mengisyaratkan bahwa ada dua calon menteri Prabowo yang baru-baru ini memperoleh gelar doktor, yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Ia meminta Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap praktik ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemberian gelar akademik. “Yth Pak @prabowo, kami akan sangat mengapresiasi jika salah satu syarat calon menteri pendidikan tinggi —atau entah apa nomenklaturnya kelak— adalah menata dan melarang univ memberikan gelar profesor dan doktor tanpa proses yang layak,” cuitnya di Twitter.
Namun, nama dua calon menteri yang dimaksud Akbar Faizal belum diungkapkan secara jelas, sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan publik.
Selain isu pendidikan, daftar calon menteri dan wakil menteri untuk kabinet Prabowo-Gibran juga telah beredar. Beberapa nama yang disebut antara lain Prasetyo Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra), Sugiono (Waketum Golkar), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes). Nama-nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Sri Mulyani (Menkeu) juga mencuri perhatian.
Dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang dimiliki oleh para calon menteri, banyak yang berharap kabinet baru ini dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal koordinasi dan implementasi kebijakan yang efektif.
Akbar Faizal dan beberapa politisi lainnya akan terus mengawasi perkembangan ini, sambil menunggu langkah konkret dari kabinet Prabowo-Gibran yang akan segera dilantik. (Tribunews.com/Nada)
