Jurnalindo.com, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai buru-buru dalam Pengisian Perangkat Desa (Perades). Kebijakan ini yang membuat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendatangi pendopo Kabupaten Pati untuk melakukan audiensi, pada Senin (28/10).
Rokib salah satu perwakilan Mahasiswa mempertanyakan kenapa pengisian perangkat Desa dilaksanakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apalagi penyelenggara pengisian perades ini dilaksanakan di setiap desa di bawah kewenangan pemerintahan desa (Pemdes) setempat. Sehingga rentan terjadi intervensi dari pihak luar.
“Sehingga sangat kuat kesan bahwa pengisian perangkat desa ini dilakukan atas intervensi calon bupati/wakil Bupati tertentu karena langsung berhubungan dengan kepala desa atau paguyuban kepala desa,” katanya
Melihat kondisi demikian, pihaknya menuntut rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Pati diundur setelah Pilkada rampung. Mengingat pelaksanakan pilkada hanya tinggal satu bulan.
“Kami meminta pemerintah tahapan rekrutmen perangkat desa dilanjutkan usai Pilkada selesai,” ujarnya.
Selain menjaga kondusifitas dan kenetralan kepala Desa dan Camat, pihaknya berharap pengisian Perangkat Desa diundur.
“Takutnya pengisian perangkat desa ini ditumpangi oleh kepentingan politik, sehingga menimbulkan ketidak netralan,”pungkas dia. (Juri/Jurnal)
