Jurnalindo.com, Pati – Kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (20/5/2026). Pasalnya, dari puluhan kepala OPD yang ada, hanya dua pejabat yang tampak hadir dalam agenda resmi tersebut.
Dua pejabat yang hadir yakni Kepala BKPSDM dan Kepala Dinas Sosial. Sementara OPD lainnya mayoritas hanya mengirimkan perwakilan berupa sekretaris dinas maupun kepala bidang.
Rapat paripurna itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Candra, Plt Sekda Pati, serta Asisten I Sekda. Minimnya kehadiran para kepala OPD pun memunculkan perhatian publik, terlebih kondisi tersebut dinilai berbeda dibanding era kepemimpinan sebelumnya.
Fenomena serupa sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa agenda Pemkab Pati belakangan ini. Saat sosialisasi bantuan keuangan tahun 2026 di kantor DPUTR Pati beberapa waktu lalu, sejumlah camat dan kepala desa juga tampak tidak hadir. Bahkan dari Dispermades, pejabat terkait juga tidak terlihat mengikuti kegiatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra mengaku tidak mempermasalahkan absennya para kepala dinas. Menurutnya, para pimpinan OPD memang diminta fokus menjalankan tugas dan pelayanan di instansi masing-masing.
“Kepala dinas kan saya suruh bekerja sesuai kegiatannya, kalau ikut saya terus kapan mereka kerja,” kata Candra.
Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal, bukan sekadar mendampingi pimpinan dalam setiap agenda formal.
“Yang penting kepala dinas ini kerjanya baik dan bisa melayani masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi tersebut tetap memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Sebab pada masa kepemimpinan Bupati nonaktif Sudewo, para kepala OPD hampir selalu terlihat mendampingi kegiatan pimpinan daerah, termasuk melibatkan jajaran camat hingga kepala desa.
Kini, pola itu berubah cukup drastis. Minimnya kehadiran kepala OPD dalam agenda resmi Plt Bupati membuat hubungan birokrasi di internal Pemkab Pati mulai menjadi sorotan publik.
Tidak sedikit yang menilai adanya jarak antara pimpinan daerah dengan jajaran birokrasi di tengah situasi politik dan hukum yang sedang berkembang di Kabupaten Pati.
Kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (20/5/2026). Pasalnya, dari puluhan kepala OPD yang ada, hanya dua pejabat yang tampak hadir dalam agenda resmi tersebut.
Dua pejabat yang hadir yakni Kepala BKPSDM dan Kepala Dinas Sosial. Sementara OPD lainnya mayoritas hanya mengirimkan perwakilan berupa sekretaris dinas maupun kepala bidang.
Rapat paripurna itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Candra, Plt Sekda Pati, serta Asisten I Sekda. Minimnya kehadiran para kepala OPD pun memunculkan perhatian publik, terlebih kondisi tersebut dinilai berbeda dibanding era kepemimpinan sebelumnya.
Fenomena serupa sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa agenda Pemkab Pati belakangan ini. Saat sosialisasi bantuan keuangan tahun 2026 di kantor DPUTR Pati beberapa waktu lalu, sejumlah camat dan kepala desa juga tampak tidak hadir. Bahkan dari Dispermades, pejabat terkait juga tidak terlihat mengikuti kegiatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra mengaku tidak mempermasalahkan absennya para kepala dinas. Menurutnya, para pimpinan OPD memang diminta fokus menjalankan tugas dan pelayanan di instansi masing-masing.
“Kepala dinas kan saya suruh bekerja sesuai kegiatannya, kalau ikut saya terus kapan mereka kerja,” kata Candra.
Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal, bukan sekadar mendampingi pimpinan dalam setiap agenda formal.
“Yang penting kepala dinas ini kerjanya baik dan bisa melayani masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi tersebut tetap memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Sebab pada masa kepemimpinan Bupati nonaktif Sudewo, para kepala OPD hampir selalu terlihat mendampingi kegiatan pimpinan daerah, termasuk melibatkan jajaran camat hingga kepala desa.
Kini, pola itu berubah cukup drastis. Minimnya kehadiran kepala OPD dalam agenda resmi Plt Bupati membuat hubungan birokrasi di internal Pemkab Pati mulai menjadi sorotan publik.
Tidak sedikit yang menilai adanya jarak antara pimpinan daerah dengan jajaran birokrasi di tengah situasi politik dan hukum yang sedang berkembang di Kabupaten Pati. ( Juri/Jurnal)
