Jurnalindo.com, – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meresmikan program revitalisasi 90 satuan pendidikan di Kabupaten Pati, Minggu (12/4/2026). Peresmian dipusatkan di SMP Negeri 8 Pati sebagai simbol tuntasnya proyek yang didanai melalui anggaran tahun 2025.
Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti menyebut seluruh proyek revitalisasi telah rampung 100 persen dan kini sudah dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah penerima. Program ini mencakup perbaikan ruang kelas, pembangunan dan pengadaan laboratorium, pembenahan perpustakaan, hingga penyediaan fasilitas sanitasi seperti toilet.
“Sudah 100 persen selesai dan digunakan. Ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pati,” ujarnya.
Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai sekitar Rp 67 miliar. Pemerintah pusat menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga memberi sinyal akan melanjutkan program serupa pada 2026 dengan cakupan yang lebih luas, seiring upaya pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Salah satu penerima manfaat revitalisasi adalah SMP Negeri 1 Gembong. Sekolah ini sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan, dengan bangunan yang telah mengalami kerusakan sejak puluhan tahun lalu.
Kepala SMP Negeri 1 Gembong, Istiana, mengungkapkan bahwa hampir seluruh bagian sekolah mengalami kerusakan sebelum diperbaiki. Atap bangunan yang sudah keropos sejak 1980-an, dinding retak, hingga lantai yang pecah akibat desakan akar pohon besar menjadi pemandangan sehari-hari.
“Semua ruang kelas rusak. Lantai pecah-pecah karena akar pohon. Kondisinya memang sudah sangat tidak layak,” jelasnya.
Melalui program revitalisasi, sekolah tersebut memperoleh anggaran sekitar Rp3,3 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan ruang baru, laboratorium, toilet, ruang kepala sekolah, serta pengadaan peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan berlangsung dari Agustus hingga November 2025.
Kini, kondisi sekolah jauh lebih layak dan dinilai mampu mendukung kegiatan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pengajar.
Program revitalisasi ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjawab persoalan infrastruktur pendidikan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Namun demikian, efektivitas jangka panjangnya tetap akan bergantung pada pengelolaan, pemanfaatan, serta kualitas proses pembelajaran di dalamnya. (Juri/Jurnal)
