Jurnalindo.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi dan penyalahgunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Prabowo bahkan menantang para pengusaha yang bersikap serakah dan berupaya membeli pejabat negara agar siap menanggung konsekuensi hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam paparannya, Prabowo mengungkapkan langkah tegas pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum di sektor kehutanan. Ia menyebut telah mencabut izin puluhan perusahaan yang terbukti melanggar aturan. dilansir dari detik.com
“Saya telah menyita 4 juta hektar, tetapi dua hari yang lalu saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London dan kami memutuskan untuk mencabut izin 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektar. Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, praktik-praktik ilegal tersebut merupakan bentuk ekonomi serakah atau yang ia sebut sebagai serakahnomics. Karena itu, pemerintah merasa perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan pelanggaran yang merugikan negara dan lingkungan.
Prabowo mengakui, penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai serakah tersebut memicu respons negatif dari kalangan pengusaha. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan serta penindakan guna memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jurnal/Mas
