Jurnalindo.com – Berbicara mengenai mobil listrik di Indonesia, banyak orang yang skeptis dan percaya bahwa mobil listrik masih memiliki banyak kelemahan jika langsung diterapkan dalam waktu dekat.
Perubahan skema pajak ini memperhitungkan adanya perbedaan insentif pajak yang lebih besar untuk jenis kendaraan listrik full hybrid dan plug-in hybrid (PHEV) dengan kendaraan listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV). Untuk BEV sepertinya tidak akan ada perubahan PPnBM sehingga tetap 0 persen.
Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 25% atau setara dengan 21 juta ton nikel. Hingga saat ini, Indonesia diketahui menguasai 30 persen produksi nikel dunia. Namun, Indonesia tampaknya belum siap menerima perkembangan mobil listrik murni. Apa saja faktor yang membuat BEV tidak bisa berkembang pesat di Indonesia?
Beberapa permasalahan terkait mobil listrik di Indonesia
- Lebih mahal dari mobil konvensional
Harga mobil listrik murni relatif lebih mahal dibandingkan mobil konvensional. Ambil contoh mobil listrik merek Korea yang diluncurkan tahun lalu yaitu Hyundai Ioniq yang dibanderol dengan harga Rp. 637.000.000 rupiah. 677.000.000.
Untuk sedan berpenampilan biasa, sebenarnya cukup mahal jika dibandingkan dengan sedan bermesin bakar. Selain itu, tempat penyimpanan energi listrik atau yang biasa disebut baterai harus selalu digunakan agar tidak mudah rusak. Jika rusak tentunya harus segera diganti, mengingat harga baterai tentunya tidak murah.
- Masih Sedikitnya SPKLU di Penjuru Nusantara
Seperti diberitakan, hingga Februari 2021, pemerintah baru menyediakan 100 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh Indonesia. Wilayahnya meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah, serta Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan Sulawesi.
Di Indonesia, ada empat tingkatan SPKLU. SPKLU Level 1 adalah pengisian lambat dan merupakan instalasi khusus di rumah dengan daya keluaran kurang dari 3,7 kilowatt (kW). Level 2 adalah muatan perantara yang dapat ditemukan di instalasi khusus, seperti kantor dengan daya keluaran kurang dari 22 kW.
Level 3 mencakup pengisian cepat yang dapat ditemukan di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 50 kW. Terakhir, Level 4, pengisian daya sangat cepat di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 150 kW. Waktu pengisian daya dari baterai kosong hingga baterai penuh bervariasi dari 15 menit hingga delapan jam.
Sebagai catatan, PLN sebagai penyedia tenaga listrik menargetkan pasokan SPKLU mencapai 31.866 unit secara nasional pada tahun 2031.
- Tidak efisien waktu
Dari segi perawatan, mobil listrik lebih mudah dan lebih sedikit perawatannya. Ini benar. Pada dasarnya, mobil listrik tidak perlu mengganti pelumas setiap beberapa kilometer. Namun, dengan kondisi tersebut, mobil listrik dinilai tidak efisien waktu.
Seperti yang bisa dilihat dari poin sebelumnya, pengisian tercepat listrik yang tersimpan di baterai dari kosong hingga penuh membutuhkan waktu hingga 15 menit. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan mengisi mobil dengan bahan bakar minyak. Mungkin kedepannya pemerintah bisa mengembangkan battery charging agar bisa lebih cepat diisi.
- Jaraknya terbatas
Mobil listrik memiliki batas jarak tempuh. Hingga saat ini, diketahui mobil listrik terjauh bisa menempuh jarak 300 kilometer.
Setelah daya baterai habis, pengguna harus mengisi ulang listrik selama maksimal 15 menit. Untuk itu, mobil listrik saat ini dinilai kurang cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh.
- Tidak cocok untuk digunakan di daerah
Jika Anda tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota, ada baiknya jika Anda tidak ingin membeli mobil listrik hingga pemerintah memperluas jaringan infrastruktur SPKLU hingga ke pelosok.
Demikian Permasalahan Terkait Mobil Listrik di Indonesia yang bisa kami rangkum, semoga dengan adanya artikel ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua. Dan masih banyak lagi artikel yang menarik untuk dibaca di Jurnalindo.com
