Jurnalindo.com, – Masyarakat Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, mengadukan sengketa lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan seluas 174,8 hektare ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Karangsari (Gertak), dengan didampingi organisasi Pati Ora Sepele (POS). Mereka berharap persoalan lahan yang selama ini menjadi polemik dapat diusut secara terang benderang.
Juru Bicara Gertak, Khoirul Abidin, mengatakan pengaduan tersebut berkaitan dengan lahan bekas HGU PT Rumpun Sari Antan yang masa berlakunya berakhir pada 31 Desember 2025. Namun, sebelum masa HGU berakhir, menurutnya, telah bermunculan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan tersebut.
Dalam pengaduan itu, pihaknya turut menyerahkan sejumlah dokumen sebagai bahan penelusuran, di antaranya salinan SHM, SK HGU terakhir, serta beberapa kwitansi penyewaan lahan.
“Alhamdulillah, pelaporan kami langsung diterima dengan tangan terbuka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pati,” ungkap Khoirul di hadapan awak media.
Ia berharap Kejari Pati segera menindaklanjuti pengaduan tersebut agar status dan riwayat penguasaan lahan seluas 174,8 hektare itu menjadi jelas. Dengan demikian, masyarakat Karangsari dapat memperoleh kepastian hukum dan memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Hadiman, membenarkan telah menerima audiensi sekaligus satu bundel dokumen pengaduan dari masyarakat Karangsari.
Hadiman menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses telaah dan penelusuran terhadap dokumen yang diserahkan. Kejaksaan juga akan melakukan verifikasi serta meminta keterangan dari para pihak terkait.
“Kami terima dulu laporannya. Mengenai apakah laporan itu benar atau tidak, kita proses dulu mulai dari awal sampai dengan penerbitan HGU,” jelas Hadiman.
Menurutnya, sejumlah kepala seksi akan ditugaskan untuk menelaah alat bukti yang disampaikan masyarakat. Setelah itu, kejaksaan akan menerbitkan surat perintah untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
Hadiman mengatakan, penelusuran juga akan dilakukan dengan meminta keterangan masyarakat sekitar yang mengetahui riwayat lahan tersebut, mulai dari asal-usul tanah, proses peralihan penguasaan, hingga kondisi saat ini.
Terkait dugaan munculnya ratusan SHM sebelum HGU berakhir pada 31 Desember 2025, Hadiman menegaskan pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan. Kejaksaan perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi para pihak.
“Kita belum bisa menyimpulkan apa permasalahannya. Kita pelajari dulu, kita telusuri dulu kebenarannya. Para pihak tentu kita mintai klarifikasi,” tegasnya.
Kejari Pati memastikan pengaduan masyarakat tersebut akan diproses sesuai tahapan yang berlaku. Masyarakat Karangsari pun berharap penelusuran tersebut dapat memberikan kejelasan atas persoalan lahan bekas HGU PT Rumpun Sari Antan yang selama ini mereka perjuangkan.(Juri/Jurnal)
