Jurnalindo.com, – Dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pendidikan Kabupaten Pati menjadi sorotan. Seorang guru SDN Giling 02, Kecamatan Gunungwungkal, Tri Manto, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pati periode 2025–2030, diduga tidak mengisi daftar presensi selama tiga bulan, yakni April hingga Juni 2026.
Temuan tersebut terungkap setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN Giling 02 pada 21 Oktober 2026.
Menindaklanjuti temuan itu, Tri Manto dipanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati pada Rabu (11/11/2026) untuk dimintai keterangan terkait dugaan ketidakterisian presensi tersebut.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kabupaten Pati, Arief Dwiadinugroho, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima tembusan hasil sidak BKPSDM. Dari pemeriksaan awal, ditemukan kolom presensi Tri Manto tidak terisi, baik melalui sistem absensi daring maupun pencatatan manual.
“Secara presensi online memang tidak ada, ditambah dengan presensi manual. BKPSDM saat datang ke sekolah menemukan beberapa guru, dan ternyata ada salah satu guru yang tidak melaksanakan absensi secara manual,” jelasnya.
Arief mengatakan, klarifikasi terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan pada Jumat (6/11/2026). Dalam proses tersebut, Tri Manto disebut mengakui tidak melakukan pengisian presensi, baik secara online maupun manual selama periode yang dipersoalkan.
“Memang pada saat itu tidak melakukan presensi secara online. Kemudian secara manual juga tidak melaksanakan presensi,” ungkap Arief.
Meski demikian, Disdikbud Kabupaten Pati masih melakukan pendalaman untuk memastikan duduk perkara dugaan pelanggaran disiplin tersebut. Pihaknya juga menunggu hasil pemeriksaan dari sekolah, termasuk kemungkinan adanya dokumen pendukung yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya.
Arief menegaskan, setiap ASN wajib mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku. Ia merujuk Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatur mekanisme pemanggilan secara tertulis terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk menjalani pemeriksaan oleh atasan langsung.
“Kami dari Disdikbud saat ini menunggu hasil pemeriksaan dari sekolah. Kalau memang bisa menunjukkan dokumen-dokumen, nanti akan kami cek juga,” katanya.
Sementara terkait hak keuangan, Arief menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembayaran gaji yang bersangkutan masih berjalan melalui mekanisme administrasi yang berlaku. Namun, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan konsekuensi keuangan apabila dugaan pelanggaran disiplin tersebut terbukti.
Hingga kini, Disdikbud Kabupaten Pati masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut sebelum menentukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut. (Juri/Jurnal)
