Jurnalindo.com, – Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026).
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Sudewo membayar denda Rp300 juta serta uang pengganti sekitar Rp3,67 miliar.
Jaksa turut meminta pencabutan hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta dugaan pemerasan dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Tuntutan JPU tersebut mendapat respons dari loyalis Sudewo yang tergabung dalam Aliansi Pati Bangkit (APB).
Loyalis Sudewo, Suterto, menilai tuntutan 8 tahun 6 bulan tersebut tidak objektif. Ia berpendapat JPU mengesampingkan keterangan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Sudewo selama persidangan.
“Tuntutan 8 tahun 6 bulan jelas tidak objektif. Kemudian tuntutan itu ada titipan, dan ada mafia hukum di Tipikor. Karena itu tuntutan tersebut harus dievaluasi kembali karena tidak ada rasa keadilan,” ujarnya
Menurut Suterto, pihaknya telah mengikuti jalannya persidangan dan menilai keterangan saksi yang disampaikan selama proses persidangan tidak menunjukkan keterkaitan Sudewo dengan perkara tersebut.
“Kami sebagai loyalis yang sudah mengikuti sidang ini, dari keterangan saksi kasus itu tidak ada kaitannya Pak Sudewo. JPU tidak mendengar atau mengesampingkan saksi-saksi ahli. Sehingga kami menilai tuntutan JPU ada titipan,” katanya.
Suterto juga menduga adanya mafia peradilan dalam perkara tersebut. Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dari pihak loyalis Sudewo dan belum menjadi fakta hukum yang terbukti di pengadilan.
Sementara itu, Juru Bicara Pati Ora Sepele (POS), Syaipul Huda, memberikan pandangan berbeda terhadap tuntutan JPU KPK.
Menurut kang panggilan sapaan, tuntutan terhadap Sudewo menjadi bagian penting dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai tuntutan tersebut menunjukkan sikap tegas penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi.
“Tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara, denda, pembayaran uang pengganti, serta pencabutan hak politik ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Syaipul.
Ia menilai tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik menjadi bagian dari konsekuensi hukum yang diminta JPU terhadap terdakwa. (Juri/Jurnal)
