Jurnalindo.com,- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pati secara resmi menyampaikan sikap terkait rencana aksi demonstrasi pada 13-14 Agustus 2025 yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.
Melalui Ketua HMI Pati, M. Arif, mendukung kenaikan pajak dengan catatan bahwa penyesuaian tarif harus dilakukan secara bertahap dan disertai rasionalisasi pemetaan objek pajak.
“Kenaikan PBB-P2 harus dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat yang belum siap tidak terbebani secara mendadak,” ujarnya.
Dia menambahkan pentingnya rasionalisasi pemetaan objek pajak agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat optimal sekaligus adil.
Menanggapi rencana demonstrasi, HMI Pati memilih pendekatan dialog dan audiensi terlebih dahulu dengan pemkab. Meski surat audiensi pertama belum mendapat respons, mereka berharap surat kedua bisa ditindaklanjuti.
“Jika surat kedua juga diabaikan, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk turun aksi sebagai kritik terakhir,” tegasnya.
Sementara, HMI pati menolak keras tuntutan dalam aksi demonstrasi yang menginginkan penurunan Bupati Sadewo. Menurutnya, tuntutan tersebut terlalu politis dan tidak tepat dalam masa transisi pemerintahan.
“Sebagai organisasi oposisi, kami akan terus melakukan kontrol dan kritik, tetapi tidak dengan cara yang merugikan stabilitas pemerintah daerah,” jelas M. Arif.
Sikap ini mencerminkan keseimbangan antara dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan keberpihakan kepada masyarakat, dengan menegaskan solusi melalui dialog dan langkah yang terukur.
Dengan langkah ini, pihaknya berharap Pemkab Pati dapat mengimplementasikan kenaikan PBB-P2 secara adil dan transparan demi kemajuan daerah tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil. (Juri/Jurnal)
