Jurnalindo.com, – Pemerintah Kabupaten Pati resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap I kepada 5.301 buruh pabrik rokok, petani cengkeh, dan petani tembakau.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp6,6 miliar, bersumber dari APBD murni tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) Kabupaten Pati.
Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa setiap penerima akan mendapatkan Rp600.000 per tahap secara non tunai melalui virtual account Bank Jateng, dengan total Rp1,2 juta setelah dua tahap penyaluran.
“Penyaluran ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh dan petani yang terdampak langsung dari industri tembakau,” ujarnya saat penyaluran di ruang Pragola Setda Pati, Senin (21/07).
Selain buruh pabrik dan petani tembakau, kata Chandra Bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat yang kurang dan tinggal disekitar pabrik
“Rinciannya, bantuan diberikan kepada 2.646 buruh pabrik rokok, 1.655 buruh tani tembakau, 245 petani dan buruh cengkeh, serta 755 warga tidak mampu yang tinggal di sekitar sentra produksi tembakau,”paparnya.
Sementara Kepala Dinsosp3akb Kabupaten Pati, Aviani Tritanti Venusia, berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menunjang produktivitas para penerima.
“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen,”ucapnya.
Atas bantuan ini, Ketua Kelompok Rukun Tani Desa Pantirejo, Nurhadi, mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini yang akan digunakan untuk pembelian pupuk.
“Ini sangat berarti bagi petani kecil seperti kami,” tuturnya.
Dalam penyaluran ini DPRD Kabupaten Pati juga aktif melakukan pengawasan agar penyaluran BLT DBHCHT tepat sasaran dan memberikan dampak positif nyata pada masyarakat.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi dana cukai tembakau.
Penyaluran BLT DBHCHT di Pati menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung para pelaku industri tembakau dan keluarga mereka agar dapat semakin mandiri dan sejahtera. (Juri/Jurnal)
