Pertentangan Elite PDIP dengan Relawan Pendukung Presiden Jokowi

referensi gambar dari (awsimages.detik.net.id)
referensi gambar dari (awsimages.detik.net.id)

Jurnalindo.com – Pertentangan mencuat antara elite PDI Perjuangan dengan para relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Elite PDIP menyebut bahwa Jokowi lebih memperhatikan relawan daripada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/6).

Dalam rapat tersebut, Utut Adianto mempertanyakan masa depan Lemhannas dan Wantannas di era pemerintahan saat ini. Ia mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Lemhannas merupakan salah satu syarat penting untuk jabatan bupati dan gubernur. dilansir dari detik.com

“Yang ke depan harus kita pikirkan Pak Gubernur, Pak Sesjen. Ini lembaga mau dikemanakan? Kalau zaman Pak Harto, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur. Jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantannas, minta maaf, apalagi,” kata Utut dalam rapat.

Menurut Utut, saat ini orang jarang yang mau bertemu dengan Wantannas atau Lemhannas. Ia juga menyinggung soal RUU TNI dan Polri yang pembahasannya dilakukan di DPR RI.

“Saya berkata gini berani, karena sekarang ada RUU TNI dan Polri yang akan masuk, potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga. Minta maaf kalau selama ini di pikiran teman-teman inilah tempat parkir para petinggi TNI maupun Polri, ini yang harus kita perbaiki,” ujar Utut.

Utut juga menyoroti pernyataan dari Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Hutabarat, terkait anggota tetap Wantannas. Di dalamnya, Presiden Joko Widodo berada di tingkat tertinggi sebagai Ketua Dewan, sementara anggota tetap lainnya termasuk Wapres Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Mendagri Tito Karnavian.

“Kalau Bapak tadi Pak Laksamana Madya Hutabarat (Sesjen Wantannas) bercerita ada Pak Jokowi, 8 menteri, saya pastikan nggak pernah ketemu,” ujar Utut.

“Kalau benar saya kasih Rp 10 juta, Rp 100 juta, kalau saya yang salah, bapak yang nggak benar bapak kasih saya Rp10 juta. Susah Pak, ada Pak Laoly (Menkumham), Pak Mendikbud, Panglima, Kapolri, nggak mungkin,” lanjutnya.

Utut kemudian menyinggung bahwa Presiden Jokowi lebih mendengar relawan seperti Pro Jokowi hingga Bara JP dibanding Wantannas dan Lemhannas. Ia mempertanyakan arah dan tujuan lembaga-lembaga ini di masa mendatang.

Pernyataan Utut ini mencerminkan kekhawatiran elite PDIP terhadap perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang dianggap penting dalam menjaga ketahanan nasional. Selain itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan mengelola dan memperhatikan lembaga-lembaga tersebut di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang.

Kritik ini mencerminkan pentingnya peran Lemhannas dan Wantannas dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya.

Jurnal/Mas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *