Jurnalindo.com, – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa keputusan terkait pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah sepenuhnya kewenangan Megawati. Hal ini disampaikan Hasto usai membuka Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatera Utara di Kota Medan pada hari Minggu.
Kewenangan Strategis Megawati
Hasto menyatakan, “Keputusan strategis adalah kewenangan Ibu Ketua Umum,” menjelaskan bahwa Megawati memiliki otoritas penuh dalam menentukan waktu dan konteks pertemuan tersebut. Meski demikian, Hasto menekankan semangat persahabatan antara PDIP dan pihak Prabowo untuk membangun bangsa bersama.
“Semangat persahabatan bagi kemajuan negeri perlu dibangun. Persoalan seperti pangan, deflasi, dan penurunan daya beli kelas menengah harus menjadi perhatian dan concern kabinet Pak Prabowo,” imbuhnya.
Sejarah Kerja Sama
Hasto menilai pertemuan antara Megawati dan Prabowo adalah langkah yang baik. Ia mengingatkan bahwa hubungan di antara keduanya telah terjalin sejak lama, khususnya saat Megawati mencalonkan diri sebagai presiden dengan Prabowo sebagai pasangannya pada tahun 2009. “Ada kesesuaian platform partai mengenai pertanian, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama,” kata Hasto.
Kebutuhan akan Penyeimbang dalam Demokrasi
Meskipun menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, Hasto juga menekankan bahwa demokrasi memerlukan penyeimbang, dan PDIP menghargai kritik konstruktif. “Kami akan mengedepankan kepentingan bangsa dalam setiap langkah yang diambil,” tambahnya.
Saat ditanya tentang kapan rencana pertemuan akan dilakukan, Hasto menyatakan bahwa komunikasi politik secara intensif sedang berlangsung. “Partai sedang langkah konsolidasi. Yang jelas ada koneksitas psikologis dan historis di antara keduanya,” ujarnya.
Peluang Kerja Sama di Kabinet
Mengenai kemungkinan kerja sama PDIP dengan pemerintahan Prabowo, termasuk potensi penunjukan menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Hasto menjelaskan bahwa hal tersebut adalah prerogatif presiden terpilih. “Kami hormati putusan, karena menteri adalah prerogatif presiden. Dengan tantangan yang ada, diharapkan kabinet yang terbentuk adalah kabinet profesional yang dapat menyelesaikan tantangan ke depan,” ucap Hasto.
Harapan Prabowo
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar pertemuan dengan Megawati dapat dilaksanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. “Mudah-mudahan sebelum pelantikan,” kata Prabowo, menegaskan kesiapannya untuk menjalankan pertemuan tersebut.
Rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto mencerminkan upaya kedua pihak untuk menjalin kerja sama demi kemajuan bangsa. Dengan latar belakang sejarah dan kesamaan visi, pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih konstruktif dalam menghadapi tantangan yang ada di depan. (Replublika/Nada)
