Jurnalindo.com, – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini muncul di tengah kritik yang dilontarkan oleh PDIP terhadap pemerintahan Jokowi, terutama terkait penunjukkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
“Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” kata Puan saat ditemui di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.
Meskipun belakangan PDIP aktif memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, Puan menegaskan bahwa dukungan terhadap presiden tetap tidak berubah. Kritik tersebut muncul terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka bersaing dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.
Gibran, yang merupakan Wali Kota Solo, memperoleh izin untuk bersaing dalam Pilpres setelah MK menyatakan bahwa seseorang di bawah 40 tahun bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilu.
Kritik dari PDIP memuncak karena Gibran adalah kader partai tersebut, sementara PDIP sendiri telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud Md dalam Pilpres 2024.
Meskipun demikian, Puan menyatakan bahwa pertemuan dengan Jokowi untuk membahas posisi Jokowi di PDIP akan dilakukan pada waktu yang tepat. Puan juga menyatakan bahwa pertemuan dengan Jokowi biasanya membahas isu-isu nasional dan dapat mencakup pembicaraan informal.
“Saya enggak tahu kalau bicara dengan presiden secara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal,” kata Puan.
Meskipun terdapat kritik dan perbedaan pandangan, pernyataan Puan Maharani menegaskan bahwa PDIP tetap solid dalam mendukung pemerintahan Jokowi, mengindikasikan upaya untuk mempertahankan stabilitas dalam koalisi pemerintahan. (Tempo/Nada)
