Jurnalindo.com, – Dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih yang diadakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (23/10), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas untuk mempercepat kinerja kabinet. Ia memberikan kewenangan kepada seluruh menteri dan kepala badan untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak bekerja keras dan tidak mematuhi tugasnya.
Prabowo menyatakan, “Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera, suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah.” Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan.
Mengatasi Bottleneck dalam Birokrasi
Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuannya bukan untuk mencampuri urusan kementerian, tetapi untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang ada dalam sistem pemerintahan. Ia mengakui bahwa birokrasi sering kali dikenal rumit dan lambat, dan bahwa rakyat sering kali merasa kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. “Mari jujur mengakui bahwa birokrasi sangat terkenal ‘ribet’-nya, sangat terkenal lambatnya,” ujarnya.
Prabowo mendorong para menteri untuk lebih berani dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Ia menegaskan, “Jangan ragu-ragu. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal.”
Persiapan Program Kerja
Selain itu, Prabowo juga meminta kabinet untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan dengan para menteri. “Sewaktu-waktu, saya akan terus memanggil para menteri untuk berkoordinasi,” ujarnya, mengindikasikan komitmen untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi dalam kabinet.
Dengan memberikan kewenangan kepada menteri dan kepala badan untuk mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak berfungsi secara efektif, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekadnya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada rakyat dan mengatasi berbagai permasalahan dalam birokrasi yang telah lama menjadi perhatian publik. (Jpnn/Nada)
