Jurnalindo.com, – Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Otto Hasibuan, kuasa hukum Tim Hukum Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam sidang gugatan Pilpres 2024.
“Pak Otto ini kan dianggap sebagai pengacara hebat. Idealnya dalam teater hukum, ikut menjadi bagian yang mencerdaskan. Tetapi statement Pak Otto kali ini rasanya bisa dibaca sebagai ekspresi panik atas seruan moral yang sedang diperjuangkan oleh banyak pihak,” ujar Seno kepada wartawan pada Jumat (29/3/2024).
Menurut Seno, permintaan pihaknya untuk menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam persidangan adalah hal yang wajar. Mereka dianggap mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Kalau kita memeriksa alasan mengapa Bu Sri dan Bu Risma diminta dihadirkan, itu kan tidak lepas dari kapasitas sebagai pejabat tinggi negara, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, yang mana berkaitan dengan persoalan dugaan politisasi bansos yang jadi titik tolak,” ujarnya.
Seno meyakini bahwa kubu Prabowo-Gibran sedang panik ketika pihaknya meminta Menkeu dan Mensos untuk hadir di persidangan.
“Fakta bahwa banyak pihak tidak berhenti menyuarakan itu dan kemungkinan perjuangan itu mencapai realita mungkin yang membuat Pak Otto panik,” tambahnya.
Sebelumnya, Otto menanggapi permintaan Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait ingin menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Otto pun meminta agar hakim MK menghadirkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam sidang berikutnya.
Meski demikian, Otto memastikan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila hakim pada akhirnya memutuskan untuk memanggil menteri-menteri tersebut karena membutuhkan pertimbangan terkait putusan.
“Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja kami. Demi keadilan demi hukum kami tidak keberatan,” jelas Otto. (Nada/Kompas)
