Jurnalindo.com, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemberhentian Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) dilakukan atas permintaan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Jokowi menjelaskan bahwa penggantian tersebut adalah bagian dari administrasi yang akan diikuti oleh pelantikan Kepala BIN baru, Muhammad Herindra, bersamaan dengan menteri kabinet Prabowo pada 21 Oktober 2024.
Alasan Pemberhentian
Dalam pernyataannya kepada awak media, Jokowi menjelaskan, “Itu [pemberhentian Budi Gunawan] administrasi saja. Artinya, karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri, maka itu [pemberhentian] dilakukan.” Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan Prabowo, sehingga bukan langkah sepihak.
Proses Penggantian
Budi Gunawan resmi digantikan oleh Herindra, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Jokowi telah mengirim surat kepada DPR RI mengenai proses pengesahan Herindra sebagai Kepala BIN. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Jokowi menggunakan kewenangannya untuk melantik dan memberhentikan kepala BIN dengan tetap berkonsultasi dengan DPR.
Ari menjelaskan, “Surat itu mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.” Meskipun Herindra diajukan sebagai calon tunggal untuk posisi tersebut, proses pelantikan dan uji kepatutan kini berada di tangan DPR.
Diskusi Strategis
Ari menambahkan bahwa proses pergantian Budi Gunawan telah melalui diskusi antara Jokowi dan Prabowo, menegaskan bahwa keputusan strategis ini tidak diambil secara sepihak. “Terkait proses pemberhentian dan pencalonan Kepala BIN telah dibicarakan/didiskusikan dengan presiden terpilih,” jelasnya.
Dengan pelantikan yang akan datang, perhatian kini tertuju pada bagaimana dinamika kepemimpinan BIN dan dampaknya terhadap kebijakan intelijen nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. (Tirto.id/Nada)
