Jurnalindo.com, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini dianggap sebagai harapan terakhir dalam menjaga proses pemerintahan yang demokratis di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang. Peneliti Politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menegaskan bahwa keberadaan PDIP di luar pemerintahan sangat penting untuk mewujudkan fungsi check and balances, terutama mengingat posisi PDIP sebagai partai pemenang dalam pemilihan legislatif yang lalu.
“Secara posisi, PDIP adalah partai yang paling kuat untuk mengimbangi dan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo,” kata Usep saat dihubungi pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Tantangan dan Peluang bagi PDIP
Meskipun jalan yang harus dilalui PDIP sebagai partai oposisi tidak mudah, sikap yang diambil akan menjadi investasi suara yang penting untuk kontestasi elektoral di 2029. Menurut Usep, jika PDIP mampu berperan sebagai pengawas yang efektif, perolehan suara mereka di masa depan akan meningkat. “Sikap PDIP setelah pertemuan Prabowo-Mega akan jadi penentunya. Jika berani jadi oposisi, artinya PDIP bersama rakyat yang otomatis akan mempercayakan suaranya ke PDIP di 2029 nanti,” ujar dia.
Respons PDIP Terhadap Pertanyaan Koalisi
Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa semua kemungkinan masih terbuka terkait sikap PDIP, baik untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo maupun tetap berada di luar pemerintahan. “Semuanya masih memungkinkan. Nanti akan kami pikirkan itu,” kata Djarot, merespons pertanyaan mengenai posisinya di pemerintahan yang akan datang.
Djarot juga menyebutkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sedang dipersiapkan. Meski ia belum memberikan rincian mengenai waktu dan tempat, Djarot menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas tantangan bangsa dan negara ke depan.
Posisi PDIP di Tengah Koalisi
PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang belum menyatakan sikap politiknya mengenai dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Pada pemilihan presiden sebelumnya, PDIP adalah salah satu lawan Prabowo dengan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Di sisi lain, partai koalisi lain seperti PKS, NasDem, dan PKB telah menyatakan dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo. Jika PDIP akhirnya bergabung, pemerintahan Prabowo bisa menjadi absolut tanpa adanya partai yang berfungsi sebagai pengawas.
Pada 9 Oktober lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Prabowo sedang menyusun nomenklatur kementerian untuk kabinetnya. Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya menteri dari kader PDIP, Muzani hanya menjawab, “Tunggu, Insyaallah ada.”
Dengan situasi politik yang dinamis menjelang pelantikan Prabowo, PDIP memiliki peran strategis dalam menentukan arah pemerintahan mendatang. Keputusan mereka untuk menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan akan sangat mempengaruhi landscape politik dan demokrasi di Indonesia ke depan. (Tempo.co/Nada)
