Jurnalindo.com, – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan telah menegur Staf Khususnya, Mayor Jenderal Achmad Adipati Karna Widjaja, terkait kehadirannya dalam sengketa lahan yang melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut Maruli, kehadiran Achmad Adipati di lokasi tersebut dilakukan atas kepentingan pribadi, meski ia enggan menjelaskan lebih jauh maksud dan tujuan sang jenderal bintang dua.
“Kepentingan pribadi, sudah ditegur,” ujar Maruli kepada Tempo pada Senin, 17 November 2025.
Pemicu Spekulasi Publik
Sebelumnya, foto seorang perwira tinggi TNI berpakaian sipil yang berada di lokasi eksekusi lahan tersebar di media sosial. Lahan tersebut merupakan objek sengketa antara Jusuf Kalla serta PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Kehadiran figur tersebut memicu spekulasi publik mengenai dugaan keterlibatan aparat sebagai “pembeking” dalam konflik lahan tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kolonel Infanteri Donny Pramono, membenarkan bahwa sosok dalam foto tersebut adalah Achmad Adipati yang menjabat sebagai Staf Khusus KSAD. Namun, ia menegaskan bahwa TNI AD masih melakukan pendalaman.
“Kami sedang mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” kata Donny pada Rabu, 12 November 2025.
Penegasan TNI AD: Netralitas dan Profesionalitas
Donny menekankan bahwa seluruh prajurit TNI AD, terutama yang menjabat posisi strategis, wajib menaati aturan, kode etik militer, serta menjaga netralitas dan profesionalitas. Keterlibatan dalam kepentingan pribadi di luar kedinasan, menurutnya, merupakan pelanggaran prinsip dasar institusi.
“TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia meminta publik tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan agar tidak muncul persepsi keliru terhadap TNI AD.
“Kami berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” kata Donny menambahkan.
Sorotan Publik dan Dugaan Keterlibatan Aparat
Isu ini juga mendapat perhatian dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Melalui akun X, ia menyinggung dugaan keterlibatan aparat dalam apa yang ia sebut sebagai “eksekusi abal-abal” terhadap lahan yang diklaim milik Jusuf Kalla. Ia juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan dugaan adanya jaringan mafia tanah yang melibatkan unsur swasta, TNI, dan Polri.
Meski tudingan tersebut mencuat di ruang publik, TNI AD menegaskan bahwa klarifikasi resmi masih dalam proses dan meminta semua pihak menunggu hasil investigasi internal.
Kehadiran perwira tinggi TNI dalam sengketa lahan menyangkut tokoh nasional seperti Jusuf Kalla dinilai sensitif dan berpotensi mengganggu citra institusi. TNI AD berupaya menegakkan disiplin sekaligus memastikan transparansi dalam penyelidikan agar menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga militer. (Nada/Tempo.co)
