Jurnalindo.com, – Sidang yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari telah mengungkap sejumlah fakta penting yang menjadi sorotan dalam proses hukum di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kasus ini mencuat setelah Hasyim diadukan oleh seorang anggota PPLN Den Haag dengan inisial CAT, yang menuduhnya melakukan kekerasan seksual.
CAT, dalam pengaduannya, menyoroti keputusan Hasyim Asy’ari yang mengubah aturan terkait nikah siri dan tinggal bersama antar sesama penyelenggara pemilu. Tuduhan ini berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 yang membatalkan ketentuan larangan tersebut yang sebelumnya diatur dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021. CAT menduga bahwa keputusan ini diambil oleh Hasyim untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
“Dalam dalil itu, CAT menilai bahwa Hasyim Asy’ari telah mengubah aturan untuk memudahkan hubungan asmara dengan perempuan yang juga Ketua Umum Partai Politik, serta pembuatan kebijakan keterwakilan perempuan yang tidak sesuai dengan UU Pemilu,” demikian bunyi amar putusan DKPP.
DKPP telah mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil yang diajukan dalam sidang tersebut. Mereka menemukan bahwa tindakan Hasyim Asy’ari terbukti melanggar kode etik karena diduga menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang bersifat seksual. Sebagai respons atas tuduhan ini, DKPP telah memberikan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Hasyim Asy’ari.
Namun, Hasyim Asy’ari membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, keputusan perubahan aturan tidak bisa disalahkan pada dirinya sendiri karena keputusan di KPU merupakan hasil kolektif kolegial dan bukan keputusan individual.
Kasus ini tidak hanya mengungkapkan perbedaan pandangan antara pihak teradu dan pengadu, tetapi juga menyoroti integritas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan adil. Pengambilan keputusan yang transparan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi menjadi kunci dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga seperti KPU.
Pemeriksaan dan penilaian terhadap kasus Hasyim Asy’ari oleh DKPP juga memberikan pesan bahwa pelanggaran etika dan tindakan tidak terpuji akan mendapat respons yang tegas dari lembaga pengawas yang berwenang. Implikasi dari putusan DKPP terhadap Hasyim Asy’ari juga mengirimkan sinyal bahwa penyelenggara pemilu harus tetap menjaga integritas dan independensi dalam setiap tindakan dan keputusannya.
Sidang kasus Hasyim Asy’ari di DKPP tidak hanya mengungkap fakta persidangan yang kompleks, tetapi juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan prinsip-prinsip moral dalam lingkungan penyelenggara pemilu. Dengan keputusan yang telah diambil, DKPP memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan aturan dan hukum yang berlaku, menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dengan baik dan terjaga kepercayaannya. (Kumparan/Nada)
