Jurnalindo.com, – Kabinet Prabowo-Gibran kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyindir perebutan kursi menteri dalam pidatonya saat penutupan Rakernas V PDIP. Megawati mengaku mendengar bahwa sejumlah partai politik mulai menyinggung jatah kursi di kabinet Prabowo-Gibran, menimbulkan dinamika politik yang menarik perhatian banyak pihak.
Dalam penutupan pidatonya pada Minggu (26/5/2024), Megawati menyindir mengenai perebutan kursi menteri yang kini menjadi perbincangan hangat. “Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik, begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar nih, sekarang ini sudah mulai woah… pada rebutan deh,” ujarnya.
Menanggapi sindiran tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, mengatakan bahwa diskusi-diskusi memang terjadi dalam pembentukan kabinet pemerintah Prabowo-Gibran.
Ia menyebut pernyataan Megawati sebagai hal normatif yang mencerminkan dinamika pembentukan kabinet baru. “Menurut kami adalah pernyataan yang sangat normatif dan tidak tendensius,” kata Habiburokhman. Ia menambahkan bahwa keinginan untuk menjadi menteri harus ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok semata.
Pernyataan Megawati juga menimbulkan reaksi dari berbagai partai politik. Partai Amanat Nasional (PAN), yang sejak awal mendukung Prabowo-Gibran, merasa khawatir jika partai yang baru bergabung dengan koalisi, seperti Nasdem dan PKB, mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak.
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai tidak tepat apabila partai yang baru bergabung mendapatkan lebih banyak kursi menteri. “Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (menteri). Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri). Itu kan engggak tepat, benar enggak?” kata Saleh.
Menanggapi kekhawatiran PAN, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, berpendapat bahwa partai yang baru bergabung bisa saja mendapat lebih dari tiga menteri. Sahroni menyatakan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan resmi antara Prabowo dan Nasdem mengenai jumlah kursi menteri. “Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak Prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, meminta PAN untuk tidak ‘baper’ terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai baru. Huda menekankan bahwa PKB menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau agar persoalan jatah menteri tidak menjadi polemik di media. Menurutnya, komunikasi antara Nasdem dan Gerindra berjalan baik, dan semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden terpilih dalam menentukan kabinet.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, memprediksi bahwa Nasdem dan PKB akan mendapat dua kursi menteri masing-masing berdasarkan kekuatan mereka di parlemen. “Tergantung jumlah kekuatan di parlemennya, kalau Nasdem dan PKB ini kan menengah ke atas. Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin,” ujarnya.
Dinamika perebutan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran mencerminkan kompleksitas politik Indonesia pasca-pilpres. Meski banyak pihak terlibat dalam diskusi dan negosiasi, penting untuk mengingat bahwa tujuan utama dari pembentukan kabinet adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan akan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat demi mengabdi kepada rakyat secara maksimal. (Sumber ; Tribun Kaltim/Nada)
