jurnalindo.com – Pati – Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati untuk menuntut kenaikan tunjangan, Kamis (16/6/2022).
Tunjangan saat ini yakni, Rp 1,75 juta per-tahun setiap anggota dinilai tidak cukup. Maka dari itu mereka menuntut adanya kenaikan yakni Rp 1 juta setiap bulannya untuk Ketua BPD, Wakil Ketua dan Sekretaris Rp 900 ribu setiap bulan dan anggota Rp 800 ribu per bulan.
Dalam unjuk rasa itu mereka juga membawa beberapa spanduk pendukung untuk menyampaikan aspirasi. Di antaranya tertulis “Pak Bupati BPD ne dipikirno (Pak Bupati, BPD tolong dipikirkan),” dan “Sirahku mumet, sirahmu py (kepalaku pusing, kepalamu gimana)? Setahun Rp 1,75 juta. BPD ora ono ajine (Setahun Rp 1,75 juta, BPD tidak ada harga dirinya)”.
Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati, Sugiarto mengatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan aplikasi suara jeritan hati.
”Kita berkumpul bersama-sama ke titik kota untuk memperjuangkan nasib kita. Kita adalah orang yang terpilih. Karena dipilih oleh masyarakat secara langsung,” ujar Sugiarto.
”Kita jangan setengah-setengah. Kita harus mantap. Kita ingin menyampaikan suara jeritan hati. BPD selalu dilemahkan. Kita adalah lembaga yang bermartabat. Kita memperjuangkan adanya tunjangan dan penguatan tupoksi dengan pemerintah desa,” lanjut Sugiarto.
Saat ini, perwakilan mereka dipersilahkan masuk ke komplek kantor Bupati Pati untuk mengikuti audiensi dan menyampaikan aspirasi. Setiap kecamatan diwakilkan satu anggota BPD. (murianws/ren)
