Khofifah, yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk kampanye jelang Pilgub Jatim, merespons laporan tersebut dengan menyatakan kesanggupannya untuk menghadapi proses hukum yang akan berlangsung.
Beliau juga menegaskan bahwa pihak yang melaporkannya terkesan familiar, mengingat situasi serupa terjadi enam tahun yang lalu. Dia mengajak publik untuk menelusuri laporan tersebut secara detail dan mengecek siapa pelapor yang sebenarnya.
Reaksi dari pihak lain juga turut menyertai polemik ini. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Andi Budi Sulistijanto, menilai bahwa pelaporan ini merupakan bagian dari dinamika politik menjelang Pilgub 2024.
Dia menekankan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu tersebut, khususnya karena kasus yang dilaporkan sudah cukup lama dan dianggap tidak relevan dengan situasi politik saat ini. Andi Budi Sulistijanto percaya bahwa Khofifah, yang dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah, akan mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam praktik korupsi yang dituduhkan.
Partai Golkar, yang menjadi basis politik Khofifah, juga menegaskan dukungannya terhadapnya. Meskipun munculnya isu ini, partai tersebut tetap yakin akan integritas dan kualitas kepemimpinan Khofifah.
Keberhasilannya dalam menjalankan jabatan gubernur sebelumnya, serta kinerjanya dalam menghadapi tantangan pasca pandemi Covid-19, dianggap sebagai bukti konkret dari kapasitasnya sebagai pemimpin.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa pelaporan ini membuka ruang bagi refleksi lebih dalam terhadap integritas dan transparansi dalam dunia politik.
Sebagai bagian dari proses demokratisasi, setiap tuduhan terhadap seorang kandidat harus dihadapi dengan sikap yang terbuka dan keterbukaan informasi yang maksimal. Dalam konteks Pilgub Jatim 2024, publik harus diberikan kesempatan untuk menilai secara objektif dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan komprehensif. (Sumber : Jpnn/Nada)
