jurnalindo.com – Pati – Aksi unjuk rasa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mulanya berada di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, kini bergeser ke depan kantor DPRD Pati, Kamis (16/6/2022).
Hal ini lantaran mereka tidak puas karena tidak ditemui oleh Bupati Pati Haryanto. Pemkab Pati hanya diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sugiyono dan Kepala Bagian Pemerintahan Imam Kartiko.
Bergeser ke depan Kantor DPRD Pati, mereka menyampaikan aspirasinya. Mereka meminta kepada DPRD untuk mengawal tuntutan ini, lantaran saat audiensi di Kantor Setda Pati belum memuaskan pihaknya.
”Kami dari BPD Pati meminta kepada DPRD untuk mengawal tuntutan kami. Kami juga meminta Dewan untuk memanggilkan Bupati Pati dalam waktu 7×24 jam,” ucap salah satu perwakilan BPD Pati Purwoko dalam audiensi di Ruang Paripurna DPRD Pati.
Adapun tuntutan yang diminta BPD Pati ialah kenaikan tunjangan sebesar Rp 1 juta setiap bulannya untuk Ketua BPD, Wakil Ketua dan Sekretaris Rp 900 ribu setiap bulan dan anggota Rp 800 ribu per bulan.
Saat ini, tunjangan BPD Kabupaten Pati ialah Rp 1,75 juta per tahunnya, dinilai terlalu kecil.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menyetujui kenaikan tunjangan BPD. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya hanya mempunyai fungsi anggaran.
”Kuncinya ini eksekutif, karena yang mencari uang eksekutif. Kami menunggu eksekutif. Dan sesuai permintaan, kami akan mengundang TAPD,” ujar Ali.
Pihaknya berjanji akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Kabupaten Pati, Jumani, pada Sabtu (18/6/2022) untuk memperjuangkan aspirasi para BPD Kabupaten Pati ini. (murianws/ren)
