Jurnalindo.com – Demi pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu ia mengatakan bahwa Ia mendukung pemekaran Papua guna pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan tersebut Ia sampaikan ketika menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura. Mengingat jumlah penduduk Papua cukup banyak dan daerah terisolir terjauh cukup banyak, Benhur menilai pemekaran Papua harus ditetapkan, sehingga daerah otonom baru (DOB) harus segera diwujudkan.
Menurut Benhur, pembentukan DOB atau pemekaran Papua diharapkan bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan, kesehatannya, dan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin baik.
“Dengan DOB, pembagian wilayah merata sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpu pada ibu kota provinsi di Papua,” kata Benhur.
Dengan melakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Ia berharap dengan berbagai tujuan tersebut, maka rencana DOB bisa segera terwujud.
Benhur menjelaskan Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua yang dipimpinnya memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan penumpukan masyarakat di ibu kota provinsi.
“Pemberian dana otonomi khusus (otsus) kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya,” ucapnya.
Dia mengatakan dengan visi Jayapura membangun dari kampung ke kota, pihaknya membagi habis dana otsus untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI.
Sementara itu, Benhur menegaskan keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dengan melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera meski terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti ini.
“Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB,” kata dia.
Hal itu, karena kebijakan pemerintah pusat tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya, tetapi untuk memajukan rakyatnya agar maju di segala bidang, baik itu pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
“Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ujar Benhur.(ara/iva)
