Jurnalindo.com, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menerima audiensi dari Gerakan Aktivis Pati (GAP) di Ruang Paripurna DPRD Pati, Rabu (19/11/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang resmi bagi GAP untuk menyampaikan aspirasi terkait proses hukum yang menjerat dua aktivis mereka, yakni Mas Botok dan Mas Teguh, yang saat ini ditahan di Polda Jawa Tengah menyusul aksi demonstrasi pada 13 Agustus dan 31 Oktober 2025.
Dalam penyampaiannya, perwakilan GAP, Muryanto menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk memperuncing situasi atau menambah ketegangan pasca aksi-aksi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan bahwa GAP berupaya mencari jalur penyelesaian yang lebih komunikatif dan berkeadilan.
Menurut Mury panggilan akrabnya kedua rekannya yang ditahan merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasi. Namun, ia menilai proses hukum yang berjalan dapat diiringi ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah, aparat, dan kelompok masyarakat.
“Kami tidak ingin memperpanjang gesekan. Kami datang karena ingin persoalan ini mendapat titik terang melalui cara yang lebih manusiawi, proporsional, dan menghargai hak-hak warga,” ujar Mury dalam forum audiensi.
GAP meminta kepada DPRD Pati, khususnya Ketua DPRD, agar dapat ikut mendorong proses rekonsiliasi, sekaligus membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun kepolisian.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, yang hadir sekaligus memimpin audiensi, menyatakan penghargaan kepada GAP atas langkah yang ditempuh.
Menurutnya, memilih jalur dialog merupakan pendekatan yang tepat untuk menghindari ketegangan sosial dan menjaga stabilitas daerah.
“Saya mendukung upaya GAP untuk rekonsiliasi. Harapannya, Pati kembali kondusif dan damai. Dengan komunikasi yang baik, penyelesaian persoalan tentu menjadi lebih mudah,” tegas Ali Badrudin kepada wartawan setelah pertemuan.
Ia menambahkan bahwa DPRD selalu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk kelompok aktivis. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil harus tetap berada dalam koridor kewenangan lembaga legislatif.
“Kami siap memfasilitasi komunikasi, tetapi tentu ada batas-batas kewenangan yang harus kami patuhi. Karena itu, kami akan menjalankan peran sesuai yang diatur perundang-undangan,” lanjutnya.
GAP dalam audiensi juga menyampaikan kekhawatiran bahwa penahanan dua aktivis mereka dapat menimbulkan gelombang reaksi baru jika tidak segera ditemukan solusi yang adil. Karena itu, mereka meminta semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun unsur keamanan, turut menjaga situasi Pati tetap kondusif.
Mury menyebut bahwa GAP tidak menutup diri terhadap proses hukum, namun berharap adanya ruang rekonsiliasi sehingga proses tersebut dapat berjalan tanpa mengabaikan rasa keadilan dan hak-hak warga yang bersuara.
Pertemuan berlangsung tertib dan penuh nuansa dialogis. Beberapa anggota DPRD lain juga memberikan masukan dan pandangan terkait mekanisme yang bisa ditempuh untuk mendorong penyelesaian kasus tersebut. (Juri/Jurnal)
