Jurnalindo.com, – Kematian Kepala Desa (Kades) Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Suparjo, berbuntut panjang. Ratusan warga bersama Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasopati) Pati mendatangi Kantor DPRD Pati, Kamis (19/11/2026).
Kedatangan mereka untuk mengadukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah satu anggota Dewan inisial M menyusul peristiwa cekcok yang melibatkan anggota dewan tersebut dengan Suparjo sebelum kepala desa meninggal dunia.
Dalam audiensi tersebut, warga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati segera memproses aduan dan memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang bersangkutan.
Perwakilan warga Desa Sukoharjo, Sumarno, mengatakan masyarakat menginginkan kematian Suparjo diusut tuntas melalui proses hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga menuntut agar anggota Dewan yang diadukan diberhentikan dari jabatannya.
“Kami mewakili seluruh masyarakat menginginkan agar kematian almarhum Bapak Suparjo diusut tuntas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tadi kami sudah diterima oleh Badan Kehormatan DPRD dan berharap segera diproses serta ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sumarno menilai Suparjo merupakan sosok yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Selama menjabat sebagai kepala desa, almarhum dinilai berhasil membawa pembangunan di Desa Sukoharjo, khususnya pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, banyak pembangunan jalan dengan konstruksi cor beton yang telah direalisasikan melalui anggaran desa. Hal tersebut membuat masyarakat merasa kehilangan atas meninggalnya Suparjo.
Sumarno menegaskan, selain meminta pemberhentian anggota DPRD tersebut, warga juga mendesak agar yang bersangkutan diproses secara hukum dan ditahan oleh kepolisian.
Ia mengaku kecewa lantaran anggota DPRD yang diadukan tidak hadir dalam audiensi tersebut. Warga juga belum memperoleh kejelasan mengenai keberadaan anggota dewan berinisial M yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat itu.
“Pokoknya kami menunggu dan menuntut agar harapan masyarakat dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kami bisa mengerahkan massa yang lebih banyak lagi untuk mengawal persoalan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, membenarkan pihaknya telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik salah satu anggota DPRD Pati.
Ia memastikan BK DPRD Pati akan memproses laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari peraturan pemerintah, tata tertib DPRD, hingga kode etik anggota dewan.
“Mulai hari ini BK insyaallah akan bekerja. Kami menunggu surat kelengkapan aduan secara detail. Karena tadi sifatnya masih darurat, kami menunggu sampai pukul 14.00 untuk kelengkapan aduannya,” jelas Bambang.
Menurutnya, proses pemeriksaan akan dilakukan melalui mekanisme persidangan etik. BK nantinya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan sebelum mengambil keputusan.
Terkait sanksi, Bambang menyebut terdapat beberapa tingkatan hukuman, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga maksimal. Bahkan, sanksi terberat dapat berupa pemberhentian anggota DPRD.
“Sebetulnya sanksi terberat bisa sampai pemberhentian. Namun, semuanya tergantung nanti prosesnya seperti apa,” ungkapnya.
Bambang menegaskan, proses pemeriksaan etik di BK DPRD Pati tidak akan mencampuri proses hukum yang saat ini berjalan di Polres Pati. Kedua proses tersebut memiliki kewenangan masing-masing.
“Proses hukum berdiri sendiri. Kami tidak bisa mencampuri di Polres. Kami hanya memproses etik dan kode etik karena memang ada aturan yang mengatur kewenangan BK,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Suparjo. Ia menyebut DPRD Pati turut menyayangkan peristiwa tersebut dan berharap seluruh anggota dewan dapat melakukan introspeksi.
Pihaknya juga berencana mengutus perwakilan dari sejumlah fraksi untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum.
Dengan diterimanya aduan tersebut, warga berharap BK DPRD Pati segera menindaklanjuti laporan dan memberikan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, proses hukum atas peristiwa yang menimpa Suparjo tetap menjadi kewenangan kepolisian. (Juri/Jurnal)











