Jurnalindo.com, – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi wacana dirinya akan menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan menyatakan bahwa ia masih fokus menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia hingga masa jabatannya berakhir. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024.
“Ini saya itu masih jadi Presiden sampai 6 bulan lagi lho. Masih presiden sekarang ini. Sekarang masih bekerja sampai sekarang ini, ditanyakan begitu,” kata Jokowi sambil terkekeh.
Asal Mula Wacana
Wacana mengenai Jokowi menjadi penasihat Prabowo telah beberapa kali mencuat. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, pertama kali mengemukakan gagasan ini dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim bertajuk “Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara” di Jakarta Pusat. Ara, panggilan akrab Maruarar, menyebut alasan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena pasangan calon nomor urut 02 itu akan melanjutkan program-program Jokowi.
“Sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil,” kata Ara pada Ahad, 7 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Dukungan dari Menteri Investasi
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, juga mendukung wacana ini, dengan menyatakan bahwa dalam politik segala sesuatu bisa terjadi selama dalam kerangka konstitusional. “Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 8 April 2024.
Pengaktifan Kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pengaktifan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji untuk memungkinkan Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Muzani mengungkapkan bahwa beberapa kelembagaan saat ini tengah dievaluasi, termasuk kemungkinan penggabungan, peleburan, atau likuidasi lembaga tertentu.
“Ya, beberapa lembaga sedang dalam kajian-kajian termasuk dewan pertimbangan presiden,” kata Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Usulan Ketua MPR
Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, juga mengusulkan agar DPA diaktifkan kembali. Bamsoet menjelaskan bahwa DPA bisa menjadi bentuk formal dari presidential club yang diinisiasi oleh Prabowo. Dalam sambutannya saat pelantikan Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta, pada Senin, 6 Mei 2024, Bamsoet menyoroti pentingnya membenahi sumber daya manusia partai politik sebagai hulu demokrasi.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, DPA sejajar dengan presiden sebagai lembaga tinggi negara. Namun, setelah amandemen keempat konstitusi dan bergulirnya reformasi, keberadaan DPA dihapuskan pada 2003 karena dianggap kurang efektif. Sebagai gantinya, konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk dewan pertimbangan, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hingga saat itu, Jokowi menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menyelesaikan tugas-tugas kepresidenan yang masih tersisa. (Sumber ; Tempo/Nada)
