Jurnalindo.com,- Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan yang akan dipimpinnya tidak boleh diganggu oleh fitnah dan hoaks. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk keinginan untuk menjaga stabilitas politik dan fokus pada implementasi kebijakan yang telah dijanjikan.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyoroti pernyataan tersebut, menekankan bahwa Prabowo tampak mengajak oposisi untuk bersikap objektif dalam merespons kebijakan pemerintahan. “Oposisi yang positif itu oposisi yang berbasis penegakan atau oposisi yang loyal atau oposisi objektif,” ujar Ujang.
Menurut Ujang, dalam konteks mengganggu, Prabowo menegaskan pentingnya tidak menyebarkan fitnah atau hoaks yang dapat mengganggu jalannya kebijakan pemerintah. “Pak Prabowo butuh kestabilan politik untuk merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau janji-janji kampanyenya sehingga mengatakan tadi, bahwa yang tidak mau bergabung jangan ganggu,” tambahnya.
Meskipun demikian, Ujang menekankan bahwa Prabowo memahami pentingnya adanya oposisi dalam demokrasi untuk mengontrol kinerja pemerintahan. “Demokrasi itu perlu pihak yang mengontrol, pihak yang mengawasi, perlu adanya pihak oposisi yang tugasnya adalah mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan agar terjadi check and balancing,” paparnya.
Sebelumnya, dalam Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN), Prabowo Subianto juga menegaskan kepada pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama dengannya untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Pernyataan Prabowo ini mencerminkan upaya untuk menciptakan stabilitas politik yang kondusif serta menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan oposisi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia. (Sumber : Kompas.TV/Nada)