jurnalindo.com – Bukittinggi , 22/9 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, setelah mampu mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, di Bukittinggi, Kamis, mengatakan penghargaan itu disampaikan dalam rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2022 secara virtual di Bukittinggi Commond Centre (BCC), Kamis.
Dalam rakernas itu, Pemkot Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena masuk kategori Kementerian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP 2021 dan minimal lima kali berturut 2017 hingga 2021.
Pemkot Bukittinggi telah meraih opini WTP sejak tahun 2013 yang artinya sudah sembilan kali meraih OTP secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, karena sembilan kali raih WTP dari BPK perwakilan Sumbar, kita Pemkot Bukittinggi dapat penghargaan dari Kemenkeu untuk kategori Kementerian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 dan minimal lima kali beturut,” katanya.
Menurutnya, raihan WTP akan terus dipertahankan untuk laporan keuangan di tahun tahun selanjutnya.
“Insya Allah kita komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi ke depannya,” ujar Marfendi.
Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, menjelaskan kegiatan rakernas ini mengangkat tema “Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”.
“Tujuannya untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP pada pemerintah daerah, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” kata Hadiyanto.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengucapkan selamat atas capaian yang diraih kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Ia mengatakan adanya peningkatan jumlah lembaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP.
“Ini capaian yang luar biasa, tahun ini kita telah mencatat makin banyak lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih WTP, ada 500 pemerintah daerah telah meraih WTP tahun 2022 ini atau sekitar 92,25 persen, naik dari tahun lalu yang hanya 89,7 persen, ini bukan capaian yang biasa, tapi luar biasa, selamat dan terima kasih pada kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah menjalankan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” kata Menkeu.
Ia berpesan, penghargaan dan raihan WTP ini bukan hanya untuk status saja, namun bagaimana kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBN serta APBD untuk memecahkan masalah negara.
(ara/rido)
