Jurnalindo.com, – Pati Ora Sepele (POS) menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026).
Regulasi tersebut dinilai kehilangan sejumlah substansi penting yang seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Ketua Pati Ora Sepele (POS), Suharno, bahkan menyebut UU Perampasan Aset yang disahkan DPR tersebut sebagai “UU Perampasan Aset Palsu”. Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan krusial yang tidak terakomodasi dalam regulasi tersebut sehingga dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Suharno mengungkapkan, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang menjadi alasan POS menolak undang-undang tersebut.
Pertama, tidak adanya ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar. POS menilai, hilangnya ketentuan tersebut membuat aparat penegak hukum tidak memiliki dasar khusus untuk merampas kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya hanya berdasarkan ketidakwajaran tersebut.
Kedua, persoalan pemberlakuan aturan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana pada masa lalu. Menurut POS, ketentuan yang tidak berlaku surut berpotensi membuat aset hasil kejahatan sebelum undang-undang diberlakukan tidak dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan aset yang baru.
Ketiga, persoalan kelembagaan pengelola aset rampasan. POS mengkhawatirkan pemusatan kewenangan pengelolaan aset di bawah kendali Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta persoalan transparansi dan akuntabilitas.
“Tiga masalah krusial di atas diduga kuat menjadi alasan utama dibalik sikap tertutup DPR yang membatasi akses informasi publik dan terburu-buru memuluskan pengesahan UU Perampasan Aset yang palsu ini,” tegas Suharno saat konferensi pers di depan Kantor Bupati Pati, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, proses pembahasan undang-undang yang minim partisipasi bermakna serta hilangnya sejumlah pasal penting menjadi persoalan serius dalam pembentukan regulasi tersebut.
Ia menilai, masyarakat selama ini menaruh harapan besar terhadap kehadiran UU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, substansi undang-undang yang disahkan DPR justru dinilai belum menjawab tuntutan tersebut.
Atas dasar itu, POS mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Pati, untuk terus mengawal perkembangan regulasi tersebut dan menyuarakan kritik terhadap ketentuan yang dinilai bermasalah.
POS juga menyerukan agar masyarakat di tingkat nasional turut memberikan perhatian terhadap substansi UU Perampasan Aset, sehingga tujuan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara tidak berhenti sebatas pembentukan regulasi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal persoalan ini dan bersatu menyuarakan penolakan terhadap UU Perampasan Aset yang tidak sesuai dengan harapan publik,” demikian sikap POS. (Juri/Jurnal)











