Jurnalindo.com Makassar – Mohammad Salman, pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Bidang Pers dan Penerbitan pada forum Konferensi Besar 2 dan Rapat Pimpinan Nasional pada 12-14 November 2024 di Makasar, mengingatkan pemerintah untuk serius dalam menangani maraknya pengaruh negatif yang berkembang di kalangan pelajar, termasuk judol, yang menurutnya sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda Indonesia. Salman meminta agar Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini berkomitmen terhadap berbagai janji prioritas dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat, untuk memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani isu ini hingga akar-akarnya.
“Judol dapat berisiko membahayakan, baik dari segi fisik maupun mental bagi pelajar yang terlibat. Ini merupakan masalah yang harus mendapat perhatian serius. Pemerintah dan Polri perlu bekerja sama untuk mengusut masalah ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik itu individu maupun kelompok yang menyebarkan pengaruh ini, dapat diproses sesuai hukum,” kata Salman.
Lebih lanjut, Salman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan masalah ini, termasuk memeriksa para pejabat yang pernah memegang jabatan terkait sebelumnya, yang menurutnya, perlu diminta keterangan sebagai saksi untuk mengungkap akar masalah yang lebih luas. “Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka benar-benar serius dalam memberantas masalah ini. Jangan ada yang kebal hukum, semua pihak yang terkait harus diperiksa secara tuntas, termasuk mantan menkominfo Budi Ari, J. Plate dan menteri sebelumnya,” ujarnya.
Salman juga berharap agar janji-janji yang disampaikan oleh Prabowo Subianto mengenai prioritas pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan, perlindungan generasi muda, dan pemberantasan pengaruh buruk, dapat terwujud dengan tindakan nyata. “Kita perlu bukti bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan masa depan pelajar dan generasi muda kita, bukan hanya sekedar janji. Ini adalah saat yang tepat bagi Polri untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Menurut Salman, upaya Polri dalam mengungkap jaringan judi ilegal ini adalah langkah yang tepat dan patut didukung. Namun, ia juga menegaskan bahwa penanganan masalah ini harus dilakukan secara lebih serius dan menyeluruh, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.
“Polri telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas mafia judi, dan kami sangat mengapresiasi tindakan yang sudah diambil. Namun, ini baru langkah awal. Mafia judi sudah menjadi masalah lama dan bersifat sistemik, sehingga perlu penanganan lebih lanjut agar tidak hanya menghentikan praktiknya, tetapi juga mencegah berkembangnya jaringan ini di masa depan,” ujar Salman.
Salman menambahkan bahwa meskipun upaya Polri patut dihargai, penanganan harus dilakukan lebih mendalam dengan menggali lebih banyak informasi mengenai siapa saja yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang melindungi atau berkolaborasi dengan mafia judi. Ia juga menekankan bahwa penuntasan kasus mafia judi harus menjadi prioritas bagi pemerintah, terlebih lagi mengingat dampak sosial dan kriminal yang ditimbulkan oleh praktik ini.
“Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Mafia judi merusak moral generasi muda, dan kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berkembang. Oleh karena itu, kami meminta dukungan penuh dari pemerintah dan Polri untuk menuntaskan masalah ini hingga ke akar-akarnya. Semua pihak yang terlibat, baik itu individu maupun kelompok yang melindungi jaringan judi ini, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
Salman juga menyoroti bahwa pemberantasan mafia judi harus menjadi bagian dari komitmen lebih besar untuk melindungi generasi muda Indonesia dari pengaruh negatif yang bisa merusak masa depan mereka. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat, ia yakin bahwa mafia judi dapat diberantas secara efektif.
