Jurnalindo.com, – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, memberikan tanggapan yang tegas terhadap pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah pernyataan yang dinilai kontroversial, Bahlil mengungkapkan bahwa partainya mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih karena menyerahkan kursi ketua MPR RI kepada Partai Gerindra. Viktor menilai bahwa pernyataan tersebut dapat mengganggu soliditas koalisi yang telah terbentuk.
“Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi,” ungkap Viktor di Jakarta pada Kamis (24/10/2024). Ia menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan keharmonisan di antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, terutama dalam konteks dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
Viktor juga menjelaskan bahwa pemilihan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 merupakan hasil dari musyawarah mufakat antarfraksi. Menurutnya, tidak benar jika kursi ketua MPR diakui sebagai ‘jatah’ yang diberikan oleh Partai Golkar. “Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3),” tambahnya.
Ia merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua MPR. Viktor menegaskan bahwa pemilihan harus dilakukan melalui kesepakatan bersama dan jika diperlukan, melalui pemungutan suara untuk memilih ketua MPR.
Viktor mengingatkan bahwa soliditas dan kerja sama di antara partai-partai koalisi sangat krusial untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang telah ditetapkan. “Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan,” ujarnya.
Pernyataan Bahlil, yang menyebutkan bahwa Golkar telah memberikan kursi ketua MPR kepada Gerindra, tampaknya membuka ruang bagi potensi ketegangan di antara partai-partai koalisi. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan perpecahan yang bisa merugikan stabilitas pemerintahan.
Dengan begitu, diharapkan agar partai-partai dalam koalisi dapat tetap menjaga komunikasi yang baik, demi kelangsungan program dan kebijakan yang mendukung pembangunan nasional. (Relublika/Nada)
