Jurnalindo.com – Jakarta, 24/10 – Wakil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nissan Steadi mengatakan, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program kontra-ekstremisme, terutama di lembaga pemasyarakatan yang berjalan dengan baik.
“Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa tindak pidana terorisme telah ditangkap oleh Detasemen Anti Teror Polri 88. 400 orang telah diadili dan mereka terkait dengan penjara. Dengan fakta ini, diperlukan sinergi yang kuat antara BNPT dan Nissan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta pada hari Senin, “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Polri dan pemangku kepentingan terkait.”
Baca Juga: BNPT: Perlu banyak pihak lakukan kontra radikal lawan terorisme
Nissan mengungkapkan, BNPT sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mewajibkan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang. .
Ia menjelaskan, undang-undang tersebut merupakan leading sector dalam pemberantasan terorisme dengan pendekatan komprehensif, yang merupakan kombinasi kerjasama antara pendekatan lunak yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional dan pemberantasan ekstremisme dan ekstremisme, di samping pendekatan yang ketat atau penegakan hukum.
Terkait program deradikalisasi, lanjutnya, program pendekatan lunak yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, narapidana, mantan narapidana, dan keluarganya menjadi prograam satu-satunya di dunia.
“Kalau di luar negeri, program deradikalisasi seperti itu tidak ada. Saya pernah ke lapas di Belanda. Di sana proses masuk di lapas ada persamaan yaitu identifikasi dan reedukasi. Tapi, begitu mereka keluar, tidak ada lagi proses reintegrasi dan resosialisasi seperti yang kita lakukan di Indonesia,” jelas Nisan.
Baca Juga: BNPT miliki langkah deradikalisasi napi terorisme
Dalam Rapat Kerja (Raker) Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Tahun 2022 di Batam, Minggu malam (23/10), Nisan mengatakan pemerintah di luar negeri tidak lagi memikirkan narapidana terorisme usai menjalani hukuman mereka di penjara.
“Mau jadi orang baik silakan, kalau mau jadi teroris tentu akan dibantai lagi. Apalagi mengurus keluarga para pelaku terorisme,” tambahnya.
Di Indonesia, BNPT telah mempertemukan narapidana terorisme dengan para korban tindak pidana terorisme dalam sebuah Silaturahmi Kebangsaan.
Dari situ, lanjutnya, dibentuk Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI, di mana narapidana terorisme dan penyintas bisa berjualan bersama-sama. Selain itu, dibentuk pula Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) tempat para narapidana teroris dan penyintas mengolah lahan yang disediakan Pemerintah.
Nisan mengakui program deradikalisasi di Indonesia sangat sulit karena terdapat ribuan teroris yang pernah ditangkap Densus 88. Sejauh ini, BNPT berusaha membina dan mendampingi para narapidana terorisme sebagai bentuk sinergisme antarpemangku kepentingan untuk memonitor mereka.
“Ini sesuai konsep pentahelix, penanganan terorisme yang diusung BNPT dengan melibatkan Pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan pelaku usaha,” jelas Nisan.
Dengan penguatan sinergisme dan koordinasi tersebut, dia berharap deradikalisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan outcome maksimal, tambahnya.
“Kegiatan ini harus berkesinambungan. Di situ ada interaksi bagaimana evaluasi dan saran pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas. Intinya, bagaimana membangun penguatan ini agar kita bekerja maksimal dan berhasil. Jangan ada kekurangan dan hal tertinggal sehingga kedepannya pembinaan narapidana terorisme makin bagus,” jelas Nisan.
Baca Juga: Dapur Napi sebuah serial yang terinspirasi dari deradikalisasi seorang teroris
Sementara itu, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menyebutkan tiga kata kunci dalam deradikalisasi, yaitu pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu, Irfan mengatakan para pamong warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme harus selalu diperbarui.
“Pembinaan harus terus kami tingkatkan agar kualitas SDM pelaksana deradikalisasi dalam lapas meningkat. Juga strategi dan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam rangka penguatan, pendampingan. Apalagi ada saja pihak-pihak yang selalu menganggap deradikalisasi gagal. Padahal, faktanya, tahun ini saja ratusan narapidana terorisme telah menyatakan ikrar setia ke NKRI setelah menjalani deradikalisasi dalam lapas,” jelasnya.
Baca Juga: Terduga teroris di tangkap wilayah Polres Sampang
Irfan berharap Raker tersebut dapat menawarkan solusi terbaik dalam meningkatkan model pembinaan terhadap narapidana terorisme serta pemahaman para pelaksana di lapangan.
“Tugas kami bukan mengubah semua. Tugas kami menyampaikan secara kesinambungan. Kami akan mencapai target seperti yang diharapkan negara dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Irfan Idris.
(ara/rido)
