jurnalindo.com – Yogyakarta, 22/9 – Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak tokoh lintas agama untuk bersama-sama mencegah dan mengantisipasi munculnya politik identitas berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena berpotensi mengganggu harmoni sosial di masyarakat.
“Tokoh masyarakat, khususnya tokoh lintas agama memiliki peran sentral untuk mencegah munculnya politik identitas ini. Oleh karenanya, melalui pendidikan politik ini, harapannya Kota Yogyakarta tetap harmonis dan kondusif,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta Budi Santosa di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, politik identitas berbasis SARA rentan muncul di kota dengan kondisi sosial masyarakat yang majemuk, seperti di Kota Yogyakarta karena berbagai suku bangsa di Indonesia hidup dan tinggal di kota tersebut.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta pemilihan umum dalam beberapa tahun terakhir, lanjut dia, menjadi pembelajaran penting terkait kebutuhan penanganan politisasi dan diskriminasi berbasis SARA.
Badan Kesbangpol Yogyakarta menilai sejumlah faktor yang bisa menjadi pemicu munculnya politik identitas berbasis SARA, di antaranya struktur mobilisasi kelembagaan yang dianggap tidak efektif, kekuatan kelembagaan partai politik yang lemah, loyalitas pemilih yang tinggi terhadap figur tertentu, dan perkembangan sentimen politik.
“Oleh karenanya, kami membutuhkan tokoh masyarakat, termasuk tokoh lintas agama untuk mencegah agar politik tersebut tidak muncul apalagi dalam waktu dekat akan ada pemilu serentak,” katanya.
Berbagai kegiatan yang perlu diantisipasi akan menjadi awal dari munculnya politik SARA, di antaranya saat kampanye pemilu dan apabila tidak diantisipasi atau ditangani cepat akan menimbulkan dampak yang panjang, papar dia.
Menjelang Pemilu Serentak 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggencarkan kegiatan pendidikan politik dengan sasaran berbagai kelompok masyarakat.
Sebelumnya, kata dia, digelar pendidikan politik untuk perempuan guna mengenalkan demokrasi sejak dari keluarga dan sekolah demokrasi untuk meningkatkan peran generasi muda sebagai penyelenggara pemilu.
(ara/rido)
