jurnalindo.com – Bandung, 14/10 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menyatakan kebutuhan anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat tahun 2024 yang meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diperkirakan akan tiba dan pemilihan Walikota di 27 provinsi/kota menjadi Rp 6 triliun.
“Anggaran untuk Pilgub Jabar saja 1 triliun rupiah. Sekarang kalau digabung dengan pilkada di tingkat kabupaten/kota, angkanya bisa mencapai 5 hingga 6 triliun rupiah,” kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, ketika dihubungi, Jumat.
Menurut Rifqi, pihaknya saat ini masih menunggu hasil laporan verifikasi administrasi faktual parpol yang akan diumumkan KPU.
“Yang mana nanti akan tetap sesuai fakta. Jadi kita masih menunggu, dan yang jelas kemungkinan realistis parpol tidak melewati ambang batas 4 persen atau ambang batas parlemen,” katanya.
Baca Juga: DPRD Kediri setujui Raperda Dana Cadangan Pilkada 2024
Bagi partai politik yang lolos parliamentary threshold, kata Rifki, tidak dilakukan verifikasi faktual.
“Jadi 9 parpol yang ada di parlemen sekarang, itu tidak dilakukan verifikasi faktual,” kata dia.
Menurut dia, proses verifikasi faktual terhadap parpol yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat meliputi kunjungan ke kantor partai politik untuk dicek kepengurusan, kondisi kantor dan keterwakilan 30 persen kaum perempuan.
Baca Juga: KPU Jabar buka posko aduan tingkat kabupaten dan kota
“Baru dilanjutkan dengan verifikasi keanggotaan, anggota partai yang sudah diserahkan ke KPU,” kata dia.
Verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pencatutan nama warga oleh partai politik saat mendaftarkan partainya ke KPU.
(ara/rido)
