jurnalindo.com – Jakarta, 12/10 – Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, dengan sejumlah menteri membahas kebijakan satu data dalam Daftar Data Sosial Nasional, yang berguna untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.
“Tadi ada rapat internal soal single data. Presiden bilang standardisasi data penting dan data sosial untuk registrasi nasional penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Airlangga mengatakan, saat ini ada beberapa kementerian dan lembaga yang menugaskan pemelihara data berdasarkan undang-undang, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, dan Data Keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kementerian Sosial, data pengentasan kemiskinan. Penargetan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data kependudukan di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Juga: Jokowi Melantik Walikota Semarang Hendar Prihadi sebagai kepala LKPP
Menurutnya, Presiden Jokowi memberikan arahan agar seluruh data itu dibuka kepada Badan Pusat Statistik yang sudah ditugaskan membuat data sosial registri nasional.
“(Perekaman) data sosial registri nasional ini akan dilakukan bulan Oktober sampai dengan Desember dengan melibatkan sekitar 400.000 peneliti. Total anggaran sampai tahun depan Rp4 triliun dan tahun ini disiapkan Rp3,3 triliun,” jelasnya.
Airlangga menekankan kebutuhan satu data menjadi penting agar masyarakat memiliki klasifikasi dan program pemerintah menjadi tepat sasaran melalui perekaman data 100 persen melalui sensus.
(ara/rido)
