Jurnalindo.com – Pati – Aksi unjuk rasa menolak wacana kenaikan BBM hingga PPN yang dilakukan sejumlah mahasiswa ini terjadi di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi demo diwarnai saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas.
Massa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati ini mulai berkumpul di kawasan alun-alun Pati, sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian berjalan menuju depan kantor DPRD Pati menurut pantauan di lokasi.
Tampak mereka membawa berbagai macam spanduk tulisan sindiran soal kebijakan pemerintah. Mulai dari ‘Minyak mahal gaji UMR apa kabar?’, ‘Aku asline mager tapi nek urusan negara aku mangkat’, ‘PPN, pungli, pungli, negara’. Puluhan mahasiswa pun membacakan orasi di depan kantor DPRD Pati.
Usai orasi, karena ingin menemui anggota DPRD Pati, puluhan mahasiswa tersebut pun merangsek masuk. Namun massa tertahan di depan gerbang DPRD Pati. Aksi pun sempat diwarnai dengan dorong-dorongan mahasiswa dengan aparat.
Aksi dorong-dorong tersebut berhenti setelah perwakilan anggota DPRD menemui para mahasiswa. Mahasiswa pun akhirnya menyampaikan aspirasi di depan perwakilan rakyat.
Koordinator lapangan, Ahmad Manafek, mengatakan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Menurutnya rakyat saat ini berdampak karena kenaikan sejumlah harga BBM hingga bahan pokok.
“Pemerintahan Indonesia dijalankan atas kedaulatan rakyat melalui para penguasa yang terpilih melalui suara rakyat. Dalam konstitusi, kedaulatan Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Dalam pandangan ajaran kedaulatan rakyat bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada tangan rakyat — kekuasaan ada pada rakyat dan dari rakyat walaupun kedaulatan terwujud dalam keterwakilan rakyat, namun kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sehingga kepentingan rakyatlah yang harus menjadi poin utama”, demikian pernyataan sejumlah mahasiswa yang tertuang dalam surat tuntutan.
“Kita turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat, di sini kita mewakili rakyat, seluruh mahasiswa Pati menyuarakan dewan terhormat yang sedang rapat paripurna dan dilanjut kunker satu minggu,” demikian kata Manafek saat melakukan orasi di depan DPRD Pati, Senin (11/4/2022).
“Kita di sini ingin menyuarakan suara rakyat di akhir ini masa pandemi ini semua harga melambung naik, pemerintah yang ada di sana entah memikirkan rakyat atau tidak?” imbuhnya.
Menurut Manafek, banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
“Ketahui bersama polemik sangat banyak, hari Minggu sebelum hari ini sudah menyuarakan demo 11 April tapi kebijakan langsung itu (wacana perpanjangan masa jabatan) untuk antisipasi gerakan mahasiswa,” jelas dia.
“Kedua ada harga minyak ini sangat dirasakan semua kalangan, dari kalangan parkir, buruh, karyawan semua merasakan, bahwasannya 16 Maret 2022 subsidi minyak goreng dicabut oleh pemerintah, pemerintah hanya membuat bingung rakyat, setelah disubsidi barang habis, tapi setelah harga naik minimarket barangnya banyak,” sambung dia.
Lanjut dia, Apalagi gaji rakyat tidak sebanding dengan kenaikan bahan pokok hingga PPN. Menurutnya Kenaikan pajak juga tidak pro terhadap rakyat kecil.
“Pajak PPN tanggal 1 April 2022 pajak dinaikkan apa yang terjadi, daya beli masyarakat mengurang, UMR kita juga rendah daya beli masyarakat berkurang, tolong dewan di sana. Bayaran 500 ribu tidak mampu hidup digerus oleh zaman, apa dewan rakyat di sana mendengar,” terang dia.
Aksi tersebut juga diwarnai dengan aksi penampilan teatrikal yang menggambarkan kondisi rakyat kecil tertindas karena kebijakan pemerintah. Penampilan itu menggambar seorang penguasa berlaku sewenang-wenang. Terlihat juga ada dua petani yang tidak mampu memikul beban kebijakan rakyat yang menindas.
Ketua DPRD Ali Badrudin mengatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa saat menemui pendemo siang ini.
“Kita akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini,” Terang Ketua DPRD, Ali Badrudin .
