Jurnalindo.com – Ribuan karyawan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dugaan kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus tersebut menyebabkan penyitaan lima smelter dan berdampak pada 16 perusahaan mitra yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Pada Minggu (30/6/2024), Kejagung menyita lima smelter yang terlibat dalam kasus tersebut. Sebanyak 16 perusahaan yang menjadi mitra lima smelter tersebut, termasuk pabrik sawit hingga sebuah SPBU, turut terdampak. Akibatnya, 1.329 karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut mengalami PHK. dilansir dari detik.com
“16 perusahaan itu kemungkinan seluruh yang terdampak (kasus korupsi tata niaga timah), termasuk perusahaan sawit. Hingga Mei 2024, total 1.329 pekerja yang di-PHK,” ujar Kabid Pengawasan Hubungan Industri (HI) dan Jamsos Disnaker Babel Agus Afandi, Sabtu (29/6/2024).
Agus memastikan bahwa ribuan karyawan yang terkena PHK berasal dari perusahaan sektor pertambangan timah. Ia menegaskan bahwa PHK ini merupakan akibat dari kasus tata niaga timah dan bukan disebabkan oleh melemahnya perekonomian global.
“Secara teknis mereka sudah di-PHK, tapi ada yang sudah terima haknya ada yang belum. Ada juga yang posisinya masih dirumahkan. Karena pemilik perusahaan masih ditahan Kejagung. Untuk total pekerja yang dirumahkan 113 orang dan yang sedang proses PHK sebanyak 23 orang,” jelas Agus.
Saat disinggung apakah ada sektor lain di luar tambang yang turut memutus kontrak kerja, Agus menyebut bahwa hingga saat ini masih belum ada. Gelombang PHK ini mulai terjadi sejak lima smelter disita oleh Kejagung.
“Untuk perusahaan lain hingga saat ini belum ada gelombang PHK. Jadi hanya terkait perusahaan atau kasus tata niaga timah yang ditangani Kejagung,” terangnya.
Dengan situasi ini, ribuan karyawan yang terkena dampak berharap adanya solusi dan bantuan dari pemerintah serta pihak terkait untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi akibat PHK massal ini. Kasus ini menunjukkan dampak luas dari dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas penting seperti timah terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Jurnal/Mas
