Jurnalindo.com – Mahfud Md, melalui akun X pribadinya, mengungkapkan informasi yang ia dapatkan dari sebuah podcast bahwa setiap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan fasilitas asusila ketika dinas ke sejumlah daerah. KPU segera menepis tudingan tersebut dan memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax.
“Itu hoax yang nyata,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menanggapi tudingan tersebut. dilansir dari detik.com
Idham juga menyinggung adanya fenomena post-truth politics yang masih berkembang di lingkungan politik di Indonesia. “Tudingan isu tersebut menandakan post-truth politics masih ada di lingkungan politik kita,” kata Idham.
“Kini publik semakin sadar atas post-truth politics,” lanjutnya.
Sebelumnya, Mahfud Md juga menyoroti pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang terlibat dalam kasus asusila. Mahfud menilai bahwa KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada jika hal-hal semacam ini terus terjadi.
Hal itu diutarakan Mahfud dalam akun X miliknya @mohmahfudmd seperti dilihat pada Senin (8/7/2024). Mahfud menyinggung keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy’ari.
“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis Mahfud.
Pernyataan Mahfud ini menambah sorotan publik terhadap integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Mahfud menyerukan agar DPR dan Pemerintah segera mengambil tindakan terhadap isu-isu tersebut dan tidak tinggal diam.
Jurnal/Mas
